Bersih-Bersih Pasar: UMKM Tak Akan Berkembang Jika Produk Ilegal Dibiarkan

JAKARTA – Masuknya barang illegal yang umumnya lebih murah karena tidak membayar pajak dan tidak memenuhi standar menekan margin pelaku usaha lokal dan menghambat ekspansi mereka.

Dengan penegakan hukum yang lebih kuat, pengawasan distribusi yang ketat, serta koordinasi lintas instansi, ruang pasar bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat diperluas sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas, kapasitas produksi, dan penetrasi pasar.

Upaya ini pada akhirnya memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan sterilisasi pasar domestik dari produk impor ilegal menjadi kunci agar UMKM dapat naik kelas dan memperkuat daya saing di dalam negeri.

“Selama lapangan belum steril, UMKM tidak akan pernah bisa survive (bertahan),” kata Maman dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta, Senin (1/12).

Ia menyebut pasar nasional saat ini masih banyak didominasi produk impor, terutama pakaian bekas dan white label yang menekan UMKM sektor tekstil, yang disebutnya sebagai segmen dengan jumlah pelaku terbesar dan penyerap tenaga kerja mayoritas.

“Kalau pasar kita tidak dibersihkan, produk lokal kita akan sulit memenangkan persaingan di rumah sendiri,” ujar Maman.

Maman mengatakan impor pakaian bekas melonjak dari sekitar 12 ton pada 2023 menjadi 3.600 ton pada 2024 dan telah mencapai 1.800 ton hingga Agustus 2025 sehingga memerlukan pengetatan pengawasan di hulu.

“Kita tutup hulunya dulu. Setelah pasar bersih, pemerintah akan membanjiri produk UMKM lokal di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Langkah sterilisasi dilakukan dengan memperketat pengawasan impor ilegal melalui sinergi Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian, katanya, menjelaskan.

“Kami sudah mulai tutup hulunya. Begitu lapangan bersih, UMKM akan kita dorong memenuhi pasar domestik,” katanya.

Pemerintah juga menyiapkan penguatan akses pemasaran UMKM melalui SMESCO Indonesia, dan kemitraan dengan usaha besar agar peningkatan produksi bisa terserap di pasar.

Maman menegaskan kebijakan ini juga bagian dari strategi nasional untuk mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan yang masih menyentuh 24 juta jiwa.

Menurut dia, UMKM menunjukkan peran besar dalam penciptaan lapangan kerja, dengan estimasi kontribusi 8-11 juta pekerja pada 2025.

Pemerintah berharap pelaku usaha besar yang tergabung dalam Kadin ikut menjadi mitra UMKM dalam memperluas rantai pasok dan pemasaran domestik, sejalan dengan strategi memperkuat fondasi ekonomi dari sektor riil.

“Kita ingin Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan sekadar pasar bagi produk luar,” katanya menegaskan.