Hilirisasi, Penentu Nasib Masa Depan Indonesia

Jakarta - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan program hilirisasi, yang tengah dijalankan pemerintah, merupakan masa depan Indonesia.

"Hilirisasi adalah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendorong transfer teknologi," katanya saat UI Mine Summit 2025, di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (28/11).

Hangga menyatakan bahwa minyak, gas bumi, dan pertambangan masih berada pada fase sunrise.

Menurut dia, cadangan nikel RI saat ini menduduki posisi nomor satu dunia, bauksit nomor empat dunia, timah nomor satu dunia, dan produksi batu bara Indonesia nomor tiga dunia.

"Sektor ini bukan sunset industry, melainkan sunrise industry bagi Indonesia," ujarnya pula.

Hangga menegaskan seluruh proyek hilirisasi dan investasi hulu migas yang masuk ke Indonesia, baik lokal maupun asing, wajib mengutamakan tenaga kerja lokal.

"Hal ini tidak hanya untuk penyerapan tenaga kerja, tetapi juga untuk peningkatan skill, knowledge, dan daya saing SDM lokal," sebutnya.

Pada kesempatan itu, Hangga juga menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menekan defisit impor melalui dua sasaran strategis.

Pertama adalah optimalisasi hidrokarbon melalui pengembangan biodiesel B35, yang telah menghemat devisa dan menyerap tenaga kerja.

Selain itu, peresmian Kilang RDMP Balikpapan akan menciptakan kelebihan solar yang berpotensi untuk diekspor.

Untuk mencapai target produksi 1 juta barel per hari, pemerintah juga sedang menawarkan 75 blok migas baru dan mendorong eksplorasi pada 108 cekungan migas yang belum dimanfaatkan.

Upaya ini didukung dengan adanya insentif fiskal dan teknologi canggih seperti enhanced oil recovery (EOR).

Pilar kedua adalah transisi ke energi baru dan terbarukan (EBT) dan kendaraan listrik (EV) dengan target yang dicanangkan, yakni 2 juta mobil listrik dan 13 juta sepeda motor listrik pada 2030 dan didukung penuh dengan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Pengembangan EBT yakni surya, panas bumi, bayu, hidro, dan nuklir melalui RUPTL 2025-2034 bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menurunkan defisit impor," katanya pula.

Hangga juga menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan.

Menurut dia, kegiatan hulu migas dikawal ketat oleh kerangka hukum dan pengawasan intensif SKK Migas, termasuk pengelolaan limbah berupa lumpur dan tumpahan, konservasi air, dan jaminan dana reklamasi serta rehabilitasi untuk perlindungan ekosistem.