8.000 Rumah Tidak Layak Huni Akan Direnovasi Lewat Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Tabanan - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng pihak swasta atau badan usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) untuk merenovasi 8.000 unit rumah tidak layak huni di tanah air.

“Jadi kami gotong royong, ada sebagian dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan TJSL,” kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di Kabupaten Tabanan, Bali, Selasa (25/11).

Ia menjelaskan, penerima manfaat saat ini sudah bisa menghuni kembali 8.000 unit rumah tersebut setelah direnovasi.

Sri menambahkan, per Selasa ini, sudah ada komitmen dari pihak ketiga untuk membiayai renovasi menggunakan dana TJSL/CSR terhadap 29.080 unit rumah yang tidak layak huni di sejumlah lokasi di tanah air.

Mantan Asisten Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta itu mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng pihak swasta berkolaborasi melalui program TJSL membantu renovasi rumah masyarakat kurang mampu.

“Kalau diselesaikan dengan APBN, pastinya tidak bisa, termasuk anggaran di pemerintah kabupaten,” ucapnya.

Sri lebih lanjut menjelaskan pada 2025, pemerintah menargetkan 45 ribu unit rumah tidak layak huni direnovasi dengan anggaran per unit sebesar Rp20 juta atau sekitar Rp1 triliun melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Tahun depan (2026) naik luar biasa menjadi 400 ribu unit,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian PKP tahun anggaran 2026 memiliki pagu Rp10,89 triliun.

Dari jumlah itu, sebanyak Rp8,9 triliun atau 81 persen dialokasikan khusus untuk program BSPS itu dengan target bedah rumah sebanyak 400 ribu unit.

Ia mengungkapkan, lonjakan kuota renovasi rumah tidak layak huni itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan hasil diskusi dengan pimpinan serta anggota Komisi V DPR RI untuk mengutamakan program untuk masyarakat.

Selain itu, upaya tersebut juga diharapkan memberikan efek berlipat kepada peningkatan ekonomi masyarakat karena sektor pembangunan perumahan menggerakkan kinerja 185 subsektor terkait.