Cadangan Nikel Terbesar tapi Tetap Impor? FINI Himbau Pemerintah: Ini Sudah Lampu Merah Industri Nikel Nasional

JAKARTA - Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia kini menghadapi tekanan serius akibat meningkatnya impor bijih nikel dari Filipina. Kondisi ini dipandang sebagai sinyal bahaya bagi keberlanjutan strategi hilirisasi nasional yang selama ini menjadi kebanggaan pemerintah.

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menegaskan bahwa ketergantungan pada impor adalah anomali besar bagi negara yang menguasai hampir separuh cadangan nikel global. Situasi ini menunjukkan ada persoalan mendasar pada pasokan bahan baku yang seharusnya dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Ketua FINI Arif Perdana Kusumah menilai Indonesia yang memiliki sekitar 55 juta ton nikel metal seharusnya menjadi negara paling aman secara pasokan.

"Yang membuat paradoks ini makin jelas adalah Filipina hanya punya cadangan sekitar 4,8 juta ton, atau sekitar empat persen cadangan global, hanya sepersepuluh milik Indonesia," kata Arif dalam keterangan resmi.

FINI mencatat Indonesia mengimpor 10,4 juta ton bijih nikel dari Filipina pada 2024, dan angka tersebut diproyeksikan naik menjadi sekitar 15 juta ton pada 2025. Nilai impor tersebut hampir mencapai Rp9,6 triliun dalam setahun dan menunjukkan kebutuhan smelter yang meningkat tajam.

Menurut FINI, impor terjadi akibat kekurangan pasokan dalam negeri serta kebutuhan mencampur bijih nikel untuk memenuhi rasio silikon-magnesium yang dibutuhkan smelter. Industri membutuhkan komposisi bijih tertentu agar proses peleburan tetap optimal dan tidak mengganggu produksi.

Arif menjelaskan persoalan utama bersumber dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan smelter yang sangat cepat dan peningkatan kapasitas tambang yang jauh lebih lambat.

"Ekosistem hilirisasi nikel itu sangat kompleks, dan ketika smelter terus berkembang sementara perencanaan tambang dipangkas waktunya, risiko guncangan pasokan semakin nyata," ujar Arif.

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia membangun ratusan smelter baik pirometalurgi maupun hidrometalurgi, yang semuanya membutuhkan pasokan bijih dalam jumlah besar tanpa henti. Kapasitas produksi nikel kelas dua melonjak dari 250.000 ton pada 2017 menjadi lebih dari 1,8 juta ton pada 2024, ditambah 395.000 ton nikel kelas satu.

FINI juga menyoroti keputusan pemerintah yang memperpendek masa berlaku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari tiga tahun menjadi satu tahun.

"Pemangkasan masa berlaku RKAB menjadi satu tahun menciptakan tantangan besar untuk menjaga kontinuitas pasokan. Industri butuh kepastian," ujar Arif.

Dengan lonjakan permintaan bijih dan siklus perencanaan yang semakin pendek, FINI memperingatkan bahwa ketidakseimbangan produksi bisa bertambah buruk. Efek beruntunnya dapat memicu peningkatan biaya produksi, potensi penghentian operasional smelter, hingga anjloknya kepercayaan investor dan terhambatnya perkembangan industri baterai kendaraan listrik.

Arif menegaskan bahwa sektor nikel Indonesia masih berada di jalur yang tepat, namun membutuhkan fondasi hulu yang jauh lebih kuat. FINI mendesak pemerintah memperkuat eksplorasi, memperbaiki kepatuhan terhadap standar teknis pertambangan, dan memprioritaskan persetujuan RKAB untuk tambang yang terintegrasi dengan smelter.

"Ambisi besar Indonesia hanya bisa tercapai jika satu hal dijamin: bahan baku industri nasional tidak boleh langka di negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia," kata Arif menutup penjelasannya.