Hubungan Jepang dan Tiongkok Menegang Dampak Ucapan PM Sanae

TOKYO – Hubungan Tokyo dan Beijing saat ini tengah menegang. Hal ini dampak dari ucapan PM Jepang Sanae Takaichi terkait Taiwan. Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Jepang berangkat ke Tiongkok Senin untuk meredakan ketegangan diplomatik yang memanas akibat pernyataan terbaru Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai kemungkinan respons Jepang terhadap situasi darurat di Taiwan.

Dalam pertemuan dengan pihak Tiongkok yang diperkirakan akan digelar Selasa (18/11), Masaaki Kanai, Kepala Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri, akan menekankan bahwa Takaichi tidak mengubah sikap Jepang sebagaimana tercantum dalam komunike bersama pada 1972, ungkap sumber pemerintah yang memahami masalah itu.

Jepang tetap mengakui Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintahan sah. Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Jumat (14/11) bahwa mereka telah memanggil duta besar Jepang di Beijing, Kenji Kanasugi, dan menuntut agar Takaichi mencabut pernyataannya. Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan pada hari yang sama bahwa mereka mengajukan protes serupa atas unggahan media sosial oleh seorang diplomat China terkait pernyataan tersebut.

Awal bulan ini, Takaichi mengatakan bahwa keadaan darurat Taiwan yang melibatkan penggunaan kekuatan militer dapat menjadi "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" bagi Jepang. Pernyataannya menunjukkan bahwa situasi seperti itu dapat membuat Jepang menjalankan haknya untuk membela diri secara kolektif berdasarkan Konstitusi yang menolak perang. Pernyataan tersebut memicu kemarahan China, yang mengklaim pulau berpemerintahan sendiri itu sebagai wilayahnya.

Beijing meyakini bahwa masalah Taiwan merupakan “urusan internal” China. Menanggapi hal ini, Konsul Jenderal China di Osaka, Xue Jian, melalui unggahan di X, mengancam akan “melakukan tindakan kekerasan ekstrem tanpa ragu-ragu”, yang tampaknya ditujukan kepada Takaichi atas pernyataannya.

Pekan lalu, pemerintah China mendesak warganya untuk menghindari kunjungan ke Jepang dan mengimbau mereka yang berencana belajar di Jepang untuk mempertimbangkan kembali secara cermat, dengan alasan risiko keselamatan.

Jepang Protes

Sebelumnya,  Jepang, Sabtu (15/11), menyampaikan protes kepada Tiongkok setelah Beijing mengimbau warganya untuk tidak berkunjung ke negara tetangga itu di tengah ketegangan terkait pernyataan terbaru Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai Taiwan. Tokyo menyerukan respons yang tenang dan menjaga stabilitas hubungan bilateral.

Sekretaris Kabinet Minoru Kihara minta Tiongkok mengambil langkah yang dianggap tepat tanpa menjelaskan lebih jauh dan mendorong kedua negara melanjutkan dialog. "Pandangan Tiongkok tidak sejalan dengan pemahaman Jepang dan bahwa komunikasi berlapis antara kedua negara sangat diperlukan di tengah perbedaan yang masih ada,"ujar Kihara, juru bicara utama pemerintah, kepada para wartawan saat mengunjungi Niigata, barat laut Tokyo. Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang, Masaaki Kanai, juga mendesak Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan Besar China di Tokyo, Shi Yong, untuk mengambil langkah yang tepat.

Pada Jumat (14/11), Kementerian Luar Negeri China meminta warganya menunda perjalanan ke Jepang setelah pernyataan Takaichi mengenai kemungkinan keterlibatan Jepang dalam situasi darurat Taiwan berkembang menjadi perselisihan diplomatik yang lebih luas. Sabtu pagi, Ketua Kebijakan Partai Demokrat Liberal, Takayuki Kobayashi, mengatakan kepada wartawan di Prefektur Akita bahwa Jepang akan melanjutkan dialog dan berupaya membangun hubungan yang konstruktif dan stabil dengan China.

Ia juga ingin memastikan alasan di balik langkah Beijing tersebut. Kobayashi menyebut hubungan kedua negara sangat penting dan menegaskan bahwa sikap Jepang terhadap China tidak berubah. Ketegangan meningkat setelah Takaichi mengatakan pekan lalu bahwa serangan militer China terhadap Taiwan dapat menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.

Menanggapi pernyataan itu, Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Xue Jian, menulis di platform X bahwa “leher kotor” harus dipotong tanpa ragu. Kobayashi menilai komentar Xue sangat tidak pantas dan meminta pemerintah mengambil langkah tegas. Tiongkok, yang mengeklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, menuntut Takaichi menarik kembali pernyataannya di parlemen. Ada kekhawatiran bahwa Beijing dapat meningkatkan langkah-langkah pembalasan bergantung pada respons pemerintah Jepang.

Keputusan terbaru China diperkirakan bertujuan menekan sektor pariwisata Jepang. Tiongkok merupakan penyumbang terbesar wisatawan asing ke Jepang, sehingga imbauan perjalanan itu dinilai dapat menurunkan permintaan kunjungan yang selama ini meningkat.

Kementerian Luar Negeri China mengeklaim situasi keamanan publik di Jepang memburuk tahun ini dan menyebut adanya peningkatan kejahatan yang menargetkan warga negara China. Beijing mengimbau warganya di Jepang tetap waspada dan mengambil langkah pencegahan.

China juga tampak ingin menunjukkan kepada publik domestik dan internasional bahwa pendekatan Jepang terhadap China telah memicu ketegangan bilateral dengan membingkai persoalan tersebut sebagai masalah yang disebabkan Tokyo.

China yang dipimpin Partai Komunis dan Taiwan yang demokratis memiliki pemerintah yang berbeda sejak berpisah pada 1949 setelah terjadi perang saudara. Beijing memandang Taiwan sebagai provinsi yang harus dipersatukan kembali, termasuk dengan kekuatan bila diperlukan.

Di bawah undang-undang keamanan Jepang, negara itu dapat menggunakan hak bela diri kolektif jika suatu kondisi dinilai mengancam kelangsungan hidup, meskipun Konstitusi Jepang menolak perang.

Pernyataan Takaichi ditafsirkan sebagai sinyal bahwa pemerintah dapat mengizinkan Pasukan Bela Diri bertindak untuk mendukung Amerika Serikat jika China memberlakukan blokade maritim terhadap Taiwan atau melakukan bentuk tekanan lainnya.