Danantara Belum Rampung, Konsolidasi Laporan Keuangan Seluruh BUMN Masih Berjalan

JAKARTA – Konsolidasi laporan seluruh BUMN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan aset negara.

Melalui penyatuan data keuangan dan kinerja, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi serta kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Selain mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan, konsolidasi laporan juga membantu mengidentifikasi potensi risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat sinergi antarperusahaan pelat merah dalam mendukung target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan pihaknya masih melakukan konsolidasi laporan keuangan seluruh badan usaha milik negara (BUMN) menanggapi kapan laporan keuangan tahunan resmi Danantara akan dirilis.

Dony dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (31/5), mengatakan konsolidasi laporan keuangan dari seluruh BUMN merupakan fokus utama Danantara saat ini.

“Saya sampaikan juga, (karena) ada yang banyak tanya kenapa, kok, laporan keuangan Danantara belum keluar. Nah, ini juga perlu saya sampaikan. Ini bentuk daripada transparansi yang kami lakukan, (yaitu) konsolidasi daripada laporan seluruh BUMN,” kata Dony.

Ia menilai, konsolidasi laporan seluruh BUMN ini merupakan bagian penting dari upaya penguatan transparansi fiskal dan tata kelola perusahaan negara.

“Kami sedang melakukan pembersihan seluruh laporan daripada BUMN, dan ada beberapa BUMN yang belum selesai,” ujar Dony.

Lebih lanjut, pria yang juga Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN itu mengatakan proses konsolidasi pembersihan data dan laporan keuangan tersebut ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

“Nanti akhir Juni ini (konsolidasi) akan selesai, seluruh BUMN kita bersihkan,” kata dia.

Selain itu, Dony juga mengatakan bahwa dalam proses konsolidasi tersebut terdapat penyesuaian akuntansi yang cukup signifikan, termasuk impairment (penurunan nilai) terhadap buku-buku BUMN yang nilainya mendekati Rp100 triliun.

“Saya menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa kita melakukan impairment hampir Rp100 triliun terhadap buku-buku BUMN. Ini bentuk daripada transparansi dan komitmen kita semua bahwa BUMN ke depan harus (dikelola) secara transparan,” ujar Dony.

Di sisi lain, ia juga menegaskan transparansi dari tata kelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN terkait ekspor komoditas strategis nasional.

“Di pihak kami, di PT Danantara Sumberdaya Indonesia, tentu kita memastikan, yang pertama, bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable,” kata Dony.

Adapun PT DSI mendapatkan penugasan khusus pemerintah untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dengan tahap awal fokus pada batu bara, crude palm oil (CPO) dan ferro alloy.

Masa transisi implementasi PT DSI sendiri akan dijalankan mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Dalam periode tersebut, DSI bersama para pemangku kepentingan terkait termasuk pengusaha akan berdiskusi mengenai berbagai hal strategis, termasuk penentuan patokan harga dari komoditas.