Hingga 10 November 2025, Realisasi PNBP Sektor ESDM Capai Rp200 Triliun

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuktikan kinerjanya sebagai salah satu pilar utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di hadapan Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai 200,66 triliun rupiah per 10 November 2025.

Dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung Selasa (11/11) tersebut, Bahlil merinci, capaian PNBP yang impresif itu setara dengan 78,74 persen dari total PNBP yang ditargetkan pada APBN 2025 sebesar 254,83 triliun rupiah. Kinerja apik juga dicatat di subsektor minyak dan gas bumi (migas), di mana produksi minyak bumi (termasuk kondensat) tercatat mengalami kenaikan 4,94 persen menjadi 605,5 ribu barel per hari dibandingkan periode Januari-Oktober 2024.

"Saya laporkan, Insya Allah target PNBP ini bisa tercapai sampai dengan 31 Desember, mudah-mudahan (jumlahnya) bisa lebih. Sekalipun kita tahu bahwa harga komoditas sekarang lagi turun," ujar Bahlil.

Dari sisi belanja tahun 2025, Bahlil juga melaporkan progres penyerapan anggaran. Dengan total pagu Kementerian ESDM, termasuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar 14.107,27 miliar rupiah, realisasi per 10 November 2025 tercatat 31,12 persen. Kementerian ESDM memproyeksikan penyerapan anggaran akan terakselerasi signifikan di akhir tahun, dengan prognosa mencapai 91,68 persen pada 31 Desember 2025. Bahlil menegaskan bahwa percepatan belanja difokuskan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Dalam perjalanan waktu, kita mendapat anggaran tambahan di bulan Agustus. Untuk membiayai beberapa program-program strategis. Di dalamnya adalah listrik desa, kemudian pipa, dan untuk membangun listrik gratis (BPBL), dan kita juga membangun jargas (jaringan gas)," rincinya.

Fokus Program Pro-Rakyat

Memasuki Tahun Anggaran 2026, Bahlil menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan program yang menyentuh langsung kepentingan publik, sesuai janji yang dipaparkan di awal. Pemerintah telah mengalokasikan total pagu anggaran sebesar 10,12 triliun rupiah untuk Kementerian ESDM pada tahun 2026. Secara rinci, anggaran berupa rupiah murni sebesar 7,68 triliun rupiah (75,9%), PNBP sebesar 1,82 triliun rupiah (18%), dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 0,61 triliun rupiah (6,1%).

Adapun lebih dari setengah total anggaran adalah untuk belanja program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, sebesar 6,56 triliun rupiah atau 64,8 persen. Sisanya adalah untuk belanja rutin sebanyak 3,56 triliun rupiah atau 35,2 persen.

"Rencana program strategis kita, petani-petani kita ini tetap kita fasilitasi dengan konverter kit, itu kurang lebih sekitar 14.000 paket kita dorong. Jargas kita lanjutkan, kemudian kita juga bikin PLTS untuk 60 unit. Kemudian PLTS untuk pompa air pertanian, itu ada sekitar 100 unit. Kemudian PLTMH ada 3 unit, pipa gasnya kita lanjutkan. Kemudian pemasangan BPBL kita naikkan menambah 250 ribu rumah tangga," paparnya.

Secara rinci, Bahlil menjelaskan bahwa pada tahun 2026, Ditjen Migas akan mendapat alokasi pagu terbesar, yaitu 4.022,98 miliar rupiah. Anggaran ini di antaranya akan digunakan untuk melanjutkan proyek prioritas Pipa Gas Bumi Dumai - Sei Mangkei (Dusem) dan Cirebon - Semarang (Cisem) Tahap II, serta Jaringan Gas Rumah Tangga (Jargas) dan basic design pipa transmisi.

Di sektor ketenagalistrikan, alokasi pagu untuk Ditjen Ketenagalistrikan (Gatrik) ditetapkan sebesar 1.731,74 miliar rupiah. Anggaran ini akan difokuskan untuk membiayai program Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) bagi 250 ribu rumah tangga dengan anggaran 500,00 miliar rupiah , serta program Infrastruktur Listrik Desa (Lisdes) di 372 lokasi senilai 1.000,00 miliar rupiah.

Sementara, untuk mendorong transisi energi, Ditjen EBTKE dengan pagu 880,47 miliar rupiah akan melaksanakan pembangunan 60 unit PLTS, 100 unit PLTS untuk Pompa Air Pertanian, dan PLTMH. Anggaran Badan Geologi sebesar 796,29 miliar rupiah sebagian dialokasikan untuk pembangunan Kapal Geomarin V dan mitigasi bencana geologi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan anggaran 2026 dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui akses listrik, gas bumi, maupun energi bersih.