RSF Bersedia Gencatan Senjata dengan Pemerintah Sudan

KAIRO - Pemberontak Sudan dari Pasukan Dukungan Cepat (RSF) mengumumkan persetujuannya untuk melaksanakan gencatan senjata kemanusiaan dengan pasukan pemerintah sebagai bagian dari inisiatif yang diusulkan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UAE), Arab Saudi dan Mesir.

"Untuk menanggapi aspirasi dan kepentingan rakyat Sudan, Pasukan Dukungan Cepat menegaskan kesediaannya untuk memberlakukan gencatan senjata kemanusiaan yang diusulkan negara-negara Quad (Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Kerajaan Arab Saudi, dan Republik Arab Mesir) guna mengatasi konsekuensi kemanusiaan yang sangat parah akibat perang sekaligus memperkuat perlindungan bagi warga sipil," demikian pernyataan RSF, Kamis.

Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan kesepakatan, maka bantuan kemanusiaan akan segera didistribusikan.

RSF juga menyampaikan harapan bahwa jika gencatan senjata tercapai, maka akan ada kemungkinan pembahasan untuk menghentikan permusuhan secara total dan prinsip-prinsip dasar proses politik di Sudan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Pada 26 Oktober, kelompok pemberontak itu mengklaim telah menduduki markas Divisi Infanteri ke-6 Angkatan Darat Sudan di Kota Al Fashir setelah 18 bulan bertempur memperebutkan kota itu, yang menjadi benteng utama pemerintah di Darfur Utara.

Salah satu pejabat Sudan menyebutkan bahwa jumlah korban tewas di Kota El-Fashir bertambah menjadi 2.200 orang setelah kota itu jatuh ke tangan RSF.

Sejak 15 April 2023 Sudan menyaksikan pertempuran sengit antara RSF yang dipimpin Muhammad Hamdan Dagalo dan militer Sudan.

Pada Maret lalu militer Sudan mengumumkan pembebasan penuh Ibu Kota Khartoum dari kendali RSF. Namun, pada awal April RSF menggencarkan serangan di wilayah barat dan selatan Sudan — terutama di Darfur dan Kordofan — dan mengumumkan pembentukan pemerintahan sendiri di wilayah-wilayah yang mereka kuasai.

Kedua pihak saling menuduh telah membunuh warga sipil.