Wamendagri Bima Arya Dorong APBD Lebih Sehat, Surakarta Jadi Contoh Efisiensi

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh kota Indonesia. Menurutnya, pengelolaan belanja yang tepat sasaran menjadi kunci untuk menciptakan APBD yang lebih sehat dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Karena sekarang ini kan kita ingin agar seluruh kota Indonesia itu APBD-nya itu sehat. Belanja yang tidak penting agar dihilangkan atau dikurangi,” ujar Bima kepada awak media usai rapat internal bersama Wali Kota Surakarta dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (21/10/2025).

Bima menjelaskan, upaya mencapai APBD sehat membutuhkan pengelolaan belanja maksimal dan efektif. Pemerintah daerah harus memangkas kegiatan yang tidak produktif serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar anggaran bisa dimanfaatkan secara optimal.

“Belanjanya maksimal, tidak gagal lelang dan lain-lain. Kemudian juga melihat sektor-sektor mana yang bisa menyumbang bagi PAD,” jelasnya.

Selain efisiensi belanja, Bima menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan seluruh daerah harus mendukung dan mengawal program pemerintah pusat agar APBD daerah tetap sehat dan mendukung pembangunan nasional.

“Seluruh daerah ini harus mendukung program pusat, mengawal program pusat. Dan [pemerintah] pusat ini ingin APBD daerah ini lebih sehat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bima memberi apresiasi kepada Pemkot Surakarta atas langkah-langkah yang sudah dilakukan. Kota Surakarta disebut berhasil mengevaluasi belanja tidak produktif, menata aset, dan merencanakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) untuk meningkatkan efisiensi aparatur.

“Kemudian pengaturan kepegawaian, mungkin tadi Pak Wali menceritakan ada rencana untuk Work From Anywhere, itu juga bagus. Kemudian ada aset yang ingin ditata, yang ingin dikelola dengan lebih baik,” tambahnya.

Namun, Bima mengingatkan agar setiap kebijakan efisiensi dikaji secara matang agar tidak mengganggu pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya memastikan langkah penghematan tidak merugikan masyarakat yang menggunakan layanan pemerintah.

“Saya menyarankan Pak Wali untuk mengkaji secara detail efisiensinya berapa dan tidak memberikan dampak bagi pelayanan publik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bima menekankan agar anggaran yang telah dialokasikan segera direalisasikan agar memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Kemenkeu mendorong kepala daerah untuk menggerakkan roda ekonomi secara cepat dan efisien.

“Jadi jangan sampai kemudian uang yang dialokasikan untuk pemerintah daerah ini tidak bergerak, karena proses untuk kegiatannya lambat,” ujarnya.

Untuk memastikan serapan anggaran optimal, Kemendagri akan memperkuat koordinasi dengan kepala daerah, Bappeda, dan BPKAD. Langkah ini bertujuan agar setiap belanja daerah berjalan maksimal sesuai target.