Sinyal Bahaya! Apindo Peringatkan Efek Domino Larangan Udang RI di Pasar Amerika

SURABAYA – Pelarangan ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan karena dampaknya cukup besar bagi sektor perikanan nasional.

Kebijakan ini diduga berkaitan dengan hasil evaluasi dari otoritas AS terhadap standar keberlanjutan dan praktik penangkapan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mereka.

Meski begitu, pemerintah dan pelaku industri tengah berupaya keras untuk memenuhi persyaratan teknis dan administratif agar ekspor bisa kembali dibuka.

Secara analitis, pelarangan ini menjadi pengingat penting bagi Indonesia tentang pentingnya memperkuat aspek traceability, sertifikasi lingkungan, dan praktik penangkapan ramah ekosistem.

Pasar global kini makin ketat terhadap isu keberlanjutan, sehingga peningkatan standar mutu bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Jika mampu beradaptasi cepat, pelarangan ini justru bisa menjadi momentum bagi industri udang Indonesia untuk bertransformasi menuju sistem produksi yang lebih transparan, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di pasar internasional.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur Eddy Widjanarko mengatakan pelarangan udang Indonesia masuk ke Amerika Serikat (AS) berpotensi membawa efek domino bagi sektor perikanan hingga perekonomian.

“Kebijakan sepihak AS itu bisa berdampak domino ke sektor perikanan lain seperti tuna. Padahal pasar udang Indonesia sangat bergantung pada AS,” katanya di Surabaya, Kamis (16/10).

Eddy mengatakan larangan impor udang Indonesia AS membuat pelaku usaha perikanan dalam negeri waswas karena dapat memicu kerugian besar dan mengancam keberlangsungan jutaan tenaga kerja.

Larangan tersebut muncul setelah otoritas AS menemukan 18 peti kemas udang asal Indonesia mengandung cesium-137 (Cs-137) yakni senyawa radioaktif yang berbahaya bagi makanan.

Akibatnya, seluruh kontainer tersebut dikembalikan (recall) dan ekspor udang dari Indonesia ke AS langsung dihentikan.

Eddy mengaku heran dengan temuan bahan radioaktif lantaran inti persoalan bukan hanya pada ada atau tidaknya temuan tetapi pada perbedaan standar keamanan pangan antarnegara.

“Pemerintah perlu mengkaji dan mengikuti standar yang ditetapkan negara tujuan apalagi kalau menyangkut ekspor makanan. Ini pelajaran penting bagi pengambil kebijakan,” ujar dia.

Menurut Eddy, kebijakan sepihak AS itu bisa berdampak domino ke sektor perikanan lain seperti tuna padahal pasar udang Indonesia sangat bergantung pada AS.

Berdasarkan data Kementerian Perikanan dan Kelautan, nilai ekspor udang pada 2024 mencapai 2 miliar dolar AS dengan tujuan ke AS mencapai 63 sampai 64 persen atau senilai 1,4 miliar dolar AS.

Selain 18 peti kemas yang dikembalikan, pemerintah kini menghadapi dilema besar lantaran ada dua opsi yang dipertimbangkan yaitu memasarkan udang terkontaminasi di dalam negeri atau melakukan re-ekspor ke negara lain.

Namun, menurut Eddy, kedua opsi itu sama-sama berisiko karena apabila udang dimusnahkan maka pengusaha rugi besar namun apabila diekspor ke negara lain maka pasti ditolak.

“Beberapa negara sudah mempertanyakan tujuan re-ekspor. Dan mencari pasar tidak mudah,” kata Eddy.

Sementara itu, masih ada sekitar 439 kontainer dengan total berat 900 ton udang yang dalam perjalanan ke AS diminta untuk dikembalikan ke Indonesia.

Sejak larangan diberlakukan, ekspor udang ke AS pun sudah terhenti lebih dari sepuluh hari. Padahal, biasanya setiap pekan ada sekitar 50 peti kemas dikirim ke Negeri Paman Sam.

Kondisi itu, menurut dia, membuat pengusaha dan pemilik tambak resah lantaran apabila ekspor ke AS benar-benar mandek maka akan ada 1 juta tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Selain itu, Indonesia juga terancam kehilangan devisa hingga 1,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp29 triliun dari ekspor udang.