KPK Kaji Pelaksanaan MBG untuk Cegah Korupsi

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengkaji pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk pencegahan tindak pidana korupsi sekaligus dukungan dari lembaga antirasuah untuk program tersebut.

"Saat ini KPK sedang melakukan kajian di Direktorat Monitoring KPK. Dari kajian itu, nanti KPK akan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada para stakeholder (pemangku kepentingan, red.) terkait," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/10).

Budi mengatakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam kajian tersebut, KPK melakukan observasi di lapangan hingga menganalisis fakta yang ditemukan.

"Artinya, dalam proses kajian ini juga butuh proses yang komprehensif sehingga nantinya kami bisa menghasilkan sebuah kesimpulan yang lengkap untuk kemudian memberikan rekomendasi yang konkret dalam upaya mendukung perbaikan program MBG ini," katanya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pegawai di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti korupsi akan dipecat hingga diproses hukum.

"Yang terdengar korupsi akan dihukum, termasuk pemecatan dari SPPG," kata Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/10).

Sementara itu, BGN telah memecat seorang kepala SPPG atas dugaan korupsi dengan modus yang digunakan yakni kolusi bersama yayasan untuk membeli bahan baku berkualitas rendah dengan iming-iming imbalan bulanan.

Kepala SPPG tersebut dijanjikan bagian dari selisih antara nilai pembelian bahan baku riil dan pembelian yang dilaporkan ke BGN, yakni sebesar hampir Rp20 juta per bulan.

Terlebih, program MBG banyak masalah yang muncul seperti kasus keracunan. Baru-baru ini operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dihentikan sementara setelah puluhan siswa mengalami gangguan pencernaan (keracunan) usai menyantap hidangan dalam kegiatan MBG.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung Ana Septi Saripah, Selasa (14/10) menjelaskan, penghentian sementara dilakukan sebagai langkah pencegahan sambil menunggu hasil uji laboratorium dan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

"Seluruh sampel makanan dan swab penjamah sudah kami kirim ke laboratorium, termasuk BBLK Surabaya dan RSUD dr. Iskak. Kami masih menunggu hasilnya untuk memastikan sumber gangguan pencernaan itu," kata Ana di Tulungagung.

Sebanyak 68 siswa dari SMPN 1 Boyolangu dan SDN 1 Tanggung dilaporkan mengalami gejala gangguan pencernaan setelah mengikuti kegiatan MBG pada Senin.

Dari jumlah itu, 63 siswa sempat dirawat di puskesmas, sementara lima lainnya dirujuk ke RSUD dr. Karneni Campurdarat.

"Hingga hari ini, sebagian besar siswa sudah membaik. Sebanyak 59 siswa telah diperbolehkan pulang dan delapan lainnya masih dalam perawatan," ujarnya.

Ana menambahkan, seluruh biaya pengobatan dan perawatan korban akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). "Mekanismenya masih menunggu dari BGN," katanya.