Pemprov Jambi Intensifkan Operasi Pasar Demi Stabilitas Harga dan Inflasi Terkendali
Jumat, 10 Okt 2025, 03:00 WIBKota Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi perkuat operasi pasar kebutuhan pangan upaya mengendalikan laju inflasi karena sudah diposisi 3,7 persen atau berada lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya di angka 3,5 persen.
Upaya tersebut akan diiringi juga dengan langkah intervensi harga komoditas penyumbang inflasi, kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman di Jambi, Kamis (9/10).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode September 2025, Provinsi Jambi tercatat masuk sebagai salah satu dari 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional.
Ia mengungkapkan, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci, mencatatkan angka lebih dari 5 persen.
Penilaian itu, mengacu pada hasil pengamatan inflasi di tiga daerah utama, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Kerinci.
Menyiasati fenomena itu, Pemprov Jambi telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas faktor penyebab utama kenaikan inflasi.Â
Menurutnya, komoditas pangan menjadi penyumbang terbesar tingginya inflasi di Jambi.Â
Justru itu, agar inflasi tinggi tidak berulang, pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah tersebut.
Mengingat penanganan inflasi tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh masing-masing daerah, kata dia, maka perlu kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Selain itu, Pemprov Jambi juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, seperti Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan, guna memastikan pasokan terjaga dan harga tetap stabil.
Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, Sudirman berharap laju inflasi di Provinsi Jambi dapat segera menurun dan kembali berada di bawah rata-rata nasional.
"Harapannya, pada Oktober nanti inflasi kita bisa lebih terkendali. Kita akan fokus pada komoditas yang paling berpengaruh terhadap inflasi agar bisa segera diatasi,"katanya.
- Pemprov Jambi
Redaktur: Andreas Tanjung
Penulis: Antara
Berita Terkait:
-
Pemprov Jambi Tunggu Juknis terkait Penerapan Sanksi Sosial KUHAP Baru
-
Seluruh OPD Didorong Tangani Masalah Sampah
-
Sekolah Garuda Dorong Pemerataan Pendidikan di Daerah
-
Aktivis Maluku Utara Kecam Aksi Demo Bayaran di Sidang PT WKM
-
Era Baru Layanan Pajak, DJP Rilis Coretax Mobile dalam Dua Pekan
-
Menteri UMKM: Pemerintah akan tetapkan skema pemulihan UMKM terdampak
-
IPW Bicara Soal Perintah Kapolri Tindak Tegas Pendemo Anarkis
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.