Profil Sanae Takaichi, Calon PM Perempuan Pertama Jepang yang Bukan Seorang Feminis

Yuka, seorang pekerja kantoran di Tokyo berusia 50-an, menyambut kemenangan Takaichi.

"Kami dapat dengan bangga memberi tahu dunia bahwa Jepang kemungkinan akan memiliki seorang pemimpin perempuan," kata Yuka kepada AFP.

Namun dia skeptis akan ada banyak kemajuan dalam isu gender di bawah Takaichi.

Tahun lalu mantan pramugari Mitsuko Tottori menjadi bos Japan Airlines, tetapi kisah suksesnya merupakan kisah langka di dunia korporat yang jam kerjanya panjang dan pilihan pengasuhan anak sering kali terbatas.

Perempuan di Jepang memegang 13,2 persen posisi manajemen pada tahun 2021, terendah di antara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

Jepang menduduki peringkat 118 dari 148 dalam Laporan Kesenjangan Gender Global 2025 dari Forum Ekonomi Dunia.

"Banyak perempuan yang cakap, tetapi di Jepang, peran kepemimpinan cenderung dipegang oleh laki-laki," kata Yuka, yang hanya menyebutkan nama depannya. 

"Banyak perempuan terpaksa menyerah di puncak karier mereka karena harus mengurus anak-anak atau orang tua yang sudah lanjut usia."

Tak Secantik Itu

Dalam dunia politik, perempuan juga kurang terwakili, hanya sekitar 15 persen dari anggota parlemen di majelis rendah parlemen.

Satu pengecualian penting adalah gubernur Tokyo tiga periode, Yuriko Koike, yang telah mengumumkan beberapa kebijakan ramah perempuan termasuk penitipan anak gratis untuk anak-anak prasekolah.

Anggota parlemen perempuan telah menyoroti kesulitan dalam menyeimbangkan tugas sebagai politisi dan ibu rumah tangga -- bukan sesuatu yang mengkhawatirkan rekan-rekan laki-laki mereka.

Mereka juga secara rutin menghadapi ejekan seksis.