Gedung Putih: PHK 'Segera Terjadi' Tanpa Ada Tanda-tanda Shutdown Berakhir

Partai Republik juga berpendapat perpanjangan layanan kesehatan yang diupayakan Partai Demokrat akan membebani pembayar pajak Amerika lebih banyak uang dan ditetapkan untuk mengelola kompleksitas era Covid yang sudah tidak ada lagi.

Pekerja esensial seperti agen perbatasan dan militer mungkin terpaksa bekerja tanpa bayaran untuk sementara waktu, tetapi pegawai pemerintah yang dianggap tidak penting akan diberikan cuti tanpa bayaran untuk sementara waktu. Sebelumnya, para pekerja ini dibayar secara retrospektif.

Para analis memperkirakan penutupan pemerintah kali ini akan lebih besar daripada penutupan terakhir pada tahun 2018, ketika Kongres telah mengesahkan beberapa RUU pendanaan. Mereka memperkirakan sekitar 40% pegawai federal—sekitar 750.000 orang—akan diberhentikan sementara.

Beberapa pekerja dirumahkan pada hari Rabu. Namun, pemerintahan Trump juga mengancam akan melakukan PHK permanen terhadap pegawai federal.

"Jujur saja, kalau hal ini berlarut-larut," ujar Vance dalam pengarahan pada hari Rabu, "kita terpaksa memberhentikan karyawan."

Vance juga membuat klaim - yang berulang kali dibantah oleh Demokrat - bahwa penutupan tersebut merupakan hasil dari para petinggi Demokrat yang mengadvokasi agar manfaat perawatan kesehatan diperluas ke migran tidak berdokumen.

Hukum AS sudah melarang migran tanpa dokumen mendapatkan perlindungan kesehatan bersubsidi federal. "Partai Demokrat tidak pernah mengisyaratkan bahwa kami tertarik mengubah hukum federal," kata Pemimpin Minoritas DPR Hakeem Jeffries.

Russell Vought, kepala anggaran Gedung Putih, memberi penjelasan kepada Partai Republik secara tertutup tentang seperti apa PHK yang akan datang, meskipun rincian publik tentang rencana tersebut masih sedikit.

Di Capitol Hill, ada sedikit keinginan untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri kebuntuan pada hari Rabu.

"Tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Tidak ada yang bisa kita tarik dari RUU ini untuk membuatnya lebih ramping atau lebih bersih dari yang sudah ada," kata Ketua DPR dari Partai Republik, Mike Johnson.

Pemungutan suara berikutnya mengenai rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek yang diusulkan Partai Republik diperkirakan akan dilakukan pada hari Jumat.