Menlu RI Dorong Pengelolaan Kecerdasan Buatan Jadi Kekuatan Perdamaian

NEW YORK – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa artificial intelligencek atau kecerdasan buatan (AI), harus dikelola secara bertanggung jawab. Menurut dia, hal itu dilakukan agar menjadi kekuatan bagi perdamaian, bukan sumber konflik.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB bertema “AI in Military and Security Domain”. Pertemuan ini diselenggarakan di bawah Presidensi Republik Korea di Markas Besar PBB, New York, Kamis (25/9).

Menlu Sugiono menyoroti pemanfaatan AI di ranah militer yang selain membuka peluang positif, juga menimbulkan risiko besar. Ia menyebut, Indonesia percaya bahwa AI dapat dimanfaatkan untuk menyelamatkan nyawa, termasuk dalam operasi kemanusiaan dan respons bencana.

“Namun, jika tidak dikendalikan, AI justru bisa memicu perlombaan senjata. Kemudian, emperkuat aktor non-negara yang tidak bertanggung jawab, dan mengganggu stabilitas regional,” kata Menlu Sugiono menegaskan.

Menlu Sugiono mengungkapkan kekhawatiran terbesar Indonesia adalah digunakannya AI dalam sistem operasi dan kendali nuklir. Sehingga, akan semakin meningkatkan risiko eksistensial dari senjata nuklir.

“Ini bukan cerita fiksi ilmiah. Tetapi, ancaman nyata yang harus dicegah,” ujar dia..

Secara khusus, Menlu Sugiono menegaskan hukum internasional harus menjadi landasan dasar. Termasuk, Piagam PBB, hukum humaniter, hukum hak asasi manusia, serta rezim pelucutan dan non-proliferasi senjata.

Selain itu, pengambilan keputusan penggunaan senjata tidak boleh diserahkan pada algoritma. “Kendali harus tetap dipegang oleh manusia dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas,” ucap dia.

Indonesia juga menekankan urgensi tata kelola multilateral yang inklusif, agar aturan dan norma AI mencerminkan kepentingan seluruh negara yaitu bukan hanya mereka yang memiliki kapabilitas teknologi.

“Peran sektor swasta dan peneliti juga disorot sebagai bagian penting yaitu guna memastikan inovasi AI selaras dengan etika dan kemanusiaan,” kata Menlu RI.

Menlu Sugiono lebih lanjut mengingatkan bahwa kesenjangan digital tidak boleh semakin lebar. “Indonesia menyerukan pentingnya kerja sama internasional untuk membangun kapasitas, berbagi pengetahuan, dan memastikan akses yang setara,” ujar dia.

Menutup pernyataannya, Menlu Sugiono secara lugas menekankan bahwa kecerdasan buatan harus senantiasa menjadi alat yang membantu manusia. Bukan sebagai alat untuk mengendalikan manusia. ils/I-1