UGM: Kerja Sama Ekspor Listrik Buka Jalan Indonesia Jadi Pemain Utama Energi Hijau

Pemerintah Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan ambisi menjadi “raja energi hijau dunia” melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemerintah Singapura terkait kerja sama ekspor listrik.

Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Rachmawan Budiarto, menilai kesepakatan ini membuka peluang besar bagi Indonesia. Menurutnya, ekspor listrik dapat menjadi cara bagi Indonesia untuk tidak lagi sekadar menjual bahan mentah, melainkan produk dengan nilai tambah tinggi.

“Ekspor listrik ini adalah salah satu caranya, karena kita tidak lagi menjual barang mentah, melainkan produk olahan,” ujarnya di Yogyakarta, Rabu (10/9).

Lebih lanjut, Rachmawan menyebut proyek tersebut berpotensi memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional. Pembangunan pembangkit listrik dalam negeri yang didorong oleh proyek ekspor akan membuka lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan penggunaan komponen lokal.

Dari sisi harga, ekspor listrik juga dinilai menguntungkan karena mengacu pada harga internasional yang lebih menarik bagi pelaku usaha. “Apabila ekspor listrik berjalan lancar, hal ini akan menjadi pendorong pertumbuhan *green economy*. Pendapatan diperoleh dari penjualan listrik yang dihasilkan dari komoditas beremisi rendah, sehingga kita memperoleh *income* dengan aktivitas yang *low carbon*,” tegasnya.

Terkait kekhawatiran berkurangnya pasokan listrik domestik, Rachmawan memberikan analogi potensi energi di Pulau Sumatra yang meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), hingga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). “Jika hanya sebagian kecil wilayah Sumatra yang dimanfaatkan untuk ekspor listrik ke Singapura, saya rasa dampaknya terhadap pasokan domestik tidak akan terlalu besar,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan nasional. Menurutnya, pembatasan khusus bisa diterapkan jika lokasi pembangkit berada di daerah yang masih kekurangan pasokan listrik.

Mengenai skema bisnis, Rachmawan mengingatkan perlunya perhitungan yang matang agar kompetitif bagi semua pihak, termasuk investor swasta. “Jika skemanya tidak menarik, ada kemungkinan swasta lebih memilih berinvestasi di negara tetangga, dan kita akan kehilangan peluang besar ini,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek teknis pembangunan infrastruktur kabel bawah laut yang akan menghubungkan sistem kelistrikan kedua negara. Menurutnya, secara teknologi hal ini bukan lagi menjadi kendala karena Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang tersebut. Namun, ia menegaskan pentingnya perencanaan yang cermat agar pembangunan tidak mengganggu jalur pelayaran.

“Perencanaan harus matang untuk meminimalisasi dampak terhadap kegiatan maritim di wilayah tersebut,” pungkasnya.