Tingkatkan Penanganan Isu Gender, Federasi BPW Gandeng Kementerian HAM

Jakarta - Federasi Business Professional Women (BPW) Indonesia melakukan audiensi dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk memperkuat sinergi penanganan isu HAM dan kesetaraan gender hingga di tingkat global.

“Kami mengapresiasi dan terima kasih atas penerimaan yang hangat. BPW Indonesia sebagai federasi resmi yang berafiliasi langsung dengan BPW internasional, organisasi global perempuan profesional dan pengusaha yang beranggotakan lebih dari 100 negara,” kata Ketua Umum Federasi BPW Indonesia Dr. Ir. Giwo Rubianto, M.Pd dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (10/9).

Giwo mengatakan sejak berdiri sebagai BPW Jakarta pada tahun 2022, BPW Indonesia kini telah resmi dikukuhkan sebagai federasi nasional pada BPW International Forum dan Asia Pacific Regional Conference 2025.

Sebagai wujud bentuk kerja nyata, Federasi BPW Indonesia sudah memiliki beberapa rencana kerja sama strategis yang dapat terjalin bersama Kementerian HAM. Beberapa di antaranya berpartisipasi dalam forum internasional United Nations Commission on the Status of Women (UN CSW) Ke-70 di New York, Amerika Serikat, pada Maret 2026.

Kemudian dalam penyelenggaraan berbagai seminar nasional dan kegiatan berbasis komunitas di tingkat akar rumput mengenai isu-isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan dukungan penuh terhadap kiprah BPW Indonesia. Natalius Pigai menegaskan bahwa kerja sama strategis antara pemerintah dan organisasi perempuan sangat penting agar Indonesia dapat tampil sebagai leading country dalam isu-isu hak asasi manusia, baik melalui jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun forum internasional lainnya.

Menurut dia, dengan dukungan dari Kementerian HAM, Federasi BPW Indonesia akan semakin berkomitmen untuk memperkuat kontribusi perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan anak, baik di tingkat nasional maupun global.

Plt. Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Aditya Sarsito Sukarsono yang hadir bersama jajaran menyambut positif dan mengusulkan agar segera disusun Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian HAM RI dengan Federasi BPW Indonesia.

Aditya juga mengundang BPW Indonesia untuk turut berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan menuju peringatan Hari HAM Internasional pada 10 Desember 2025.