BGN Targetkan Bangun 6.000 Dapur MBG di Daerah 3T

BGN dan Gapembi menargetkan membangun 6.000 SPPG di wilayah 3T untuk mendukung program ketahanan pangan di Tanah Air.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi dengan Gabungan Pengusaha Dapur Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) membangun 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) untuk mendukung ketahanan pangan.

“Enam ribu dapur kita targetkan di daerah-daerah 3T yang akan dibangun oleh BGN. Ini yang kita fokuskan untuk mendukung daerah-daerah 3T, di mana mungkin mitra tidak bisa berkesempatan di sana karena mungkin bisnis jadi ada hal-hal yang terikat, sehingga mereka tidak bisa mengupayakan di 3T,” kata Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Ermia Sofiyessi di Jakarta, kemarin.

Perempuan yang akrab disapa Yessi tersebut optimis pemerintah bisa mencapai target pembangunan 30 ribu SPPG hingga akhir tahun 2025 dengan perbaikan tata kelola dan kolaborasi yang kuat bersama para mitra.

“Sebanyak 30 ribu dapur itu termasuk 25 ribu yang ditargetkan tercapai per November 2025 untuk wilayah aglomerasi, maksudnya dengan mitra, itu yang kita bangun bersama saat ini,” ujar dia.

Ia menegaskan, untuk memenuhi rantai pasok dan kebutuhan pangan di seluruh wilayah, utamanya untuk Program MBG, BGN tidak bisa bekerja sendiri, mengingat dana dari APBN khusus diberikan hanya untuk pengelolaan SPPG yang memberikan makanan kepada seluruh penerima manfaat.

“Kalau dengan kebutuhan pangan ini BGN tidak bisa segalanya (diurus) karena anggaran dari kita itu hanya untuk makan, jadi pemerintah itu memberikan BGN sekian puluh triliun hanya untuk makan, sehingga bahan pangan kita perlu sinergi kerja sama antardaerah,” paparnya.

Tingkatkan Tata Kelola

BGN berkolaborasi dengan Gapembi untuk meningkatkan tata kelola MBG dengan memberikan sosialisasi kepada para mitra terkait pengelolaan dapur, keamanan pangan, hingga pelaporan keuangan.

Ketua Umum Gapembi Alven Stony menyatakan siap mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan berinvestasi melalui mitra-mitra di bawah Gapembi. “Kami juga berinvestasi, tidak datang pakai tangan kosong. Investasi kami juga sudah dihitung berapa tahun harus pengembalian modal, jadi kami tidak hanya memakai dana APBN,” ujar Alven.

Hingga saat ini, terdapat sedikitnya 300 mitra BGN yang tergabung dalam Gapembi, di mana masing-masing mitra bisa mengelola lima hingga 10 SPPG. “Berarti paling tidak ada 1.500 dapur di bawah Gapembi yang baru lahir. Ini sudah sangat masif dan kami baru membentuk pengurus wilayah baru hari ini, ada 15 pengurus di wilayah provinsi,” katanya.

Alven juga mengemukakan, Gapembi berkomitmen akan menjalankan dapur secara profesional sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan BGN sehingga tata kelola untuk Program MBG dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan lima kunci keamanan pangan yang harus dimiliki setiap SPPG untuk mencegah insiden keracunan MBG. “Yang penting itu bagaimana teman-teman di SPPG bisa menerapkan lima kunci keamanan pangan, pertama dari proses mendapatkan bahan bakunya,” kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM Agus Yudi Prayudana di Jakarta.

Ia melanjutkan kunci keamanan pangan kedua yakni menjaga penyimpanan bahan-bahan MBG dengan memisahkan penempatan bahan-bahan segar seperti daging dengan bahan lainnya. “Kemudian bagaimana proses masaknya, lalu keempat, bagaimana proses pengemasannya karena tidak bisa makanan yang baru saja dimasak langsung ditutup, tetapi dibiarkan agar lebih dingin dulu,” ujar dia.

Kunci keamanan pangan kelima, sambung Yudi, yakni memastikan proses distribusi, di mana BGN telah menetapkan waktu distribusi dari SPPG ke tempat penerima manfaat tidak boleh lebih dari 30 ­menit. Ant/S-2