Wagub Rano Karno dan BPK Bahas Pemeriksaan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2024-2025

JAKARTA — Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali, dan jajaran perangkat daerah menghadiri Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta di Balai Kota, Selasa (2/9). Pertemuan ini membahas sejumlah aspek penting, mulai dari kinerja penanganan Tuberculosis (TBC), kepatuhan terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), hingga belanja modal infrastruktur dan non-infrastruktur.

Entry Meeting tersebut juga menyinggung kinerja operasional Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PT Bank DKI dan PT Jaktour, dalam periode anggaran 2024 dan 2025. Pemeriksaan yang dilakukan BPK RI diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam arahannya, Wagub Rano Karno menegaskan agar seluruh perangkat daerah dan direksi BUMD mempersiapkan data informasi maupun data personal yang dibutuhkan BPK secara optimal. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan kerja sama penuh dalam mendukung jalannya proses pemeriksaan.

"Harapannya, proses pemeriksaan ini bisa berjalan lancar dengan dukungan, kejelasan, dan pendampingan yang baik. Saya berterima kasih kepada BPK RI yang selama ini telah mengawal stabilitas keuangan DKI Jakarta melalui kegiatan pemeriksaan yang profesional serta rekomendasi yang sangat membangun," ujar Rano.

Rano menambahkan, hasil pemeriksaan BPK nantinya akan menjadi bahan evaluasi berharga bagi Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Selain itu, evaluasi tersebut juga menjadi upaya untuk mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini berhasil diraih DKI Jakarta.

"Dengan pemeriksaan yang dilakukan juga bisa memberikan manfaat yang baik bagi warga Jakarta. Selamat bertugas kepada rekan-rekan BPK demi membangun dan mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang budaya, serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jakarta, M. Ali Asyhar, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama berupa pemeriksaan pendahuluan, sementara tahap kedua adalah pemeriksaan terperinci.

Ali menerangkan bahwa saat ini pemeriksaan masih berada di tahap pendahuluan dengan fokus pada pemahaman proses bisnis, identifikasi kriteria pemeriksaan, serta penilaian survei penilaian integritas (SPI). Tahapan ini juga mencakup penentuan isi pokok, tujuan lingkup, material pemeriksaan, hingga identifikasi risiko dan metode uji petik.

"Harapan dari pemeriksaan pendahuluan ini adalah untuk mewujudkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemeriksa dan entitas, dengan tetap memperhatikan integritas, independensi, dan profesionalisme. Selain itu, diharapkan, seluruh jajaran bekerja sesuai dengan kode etik, tanpa hambatan akses data maupun dokumen," pungkas Ali.

Entry Meeting antara Pemprov DKI Jakarta dan BPK RI ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem keuangan daerah. Dengan pemeriksaan yang komprehensif, diharapkan tata kelola keuangan dan pelayanan publik di Jakarta semakin transparan, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.