Trump Desak Perundingan Denuklirisasi dengan Russia dan Tiongkok

WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan ia ingin membuka perundingan denuklirisasi dengan Russia dan Tiongkok, meninjau kembali isu yang sebelumnya ia ajukan, sembari ia juga berupaya memulai kembali diplomasi yang terhenti dengan Korea Utara (Korut).

"Salah satu hal yang kami coba lakukan dengan Russia dan Tiongkok adalah denuklirisasi, dan itu sangat penting," kata Trump kepada wartawan menjelang pertemuannya pada Senin (25/8) lalu dengan Presiden Korea Selatan (Korsel), Lee Jae-myung, di Gedung Putih.

"Saya pikir denuklirisasi adalah tujuan yang sangat besar, dan jika Russia bersedia melakukannya, saya pikir Tiongkok juga akan bersedia melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan senjata nuklir berkembang biak. Kita harus menghentikan senjata nuklir. Kekuatannya terlalu besar," ucap Trump.

Dalam acara terpisah di Gedung Putih pada Senin, Trump pun mengatakan ia telah membahas masalah tersebut dengan Presiden Russia, Vladimir Putin, namun ia tidak memberikan rincian spesifik tentang kapan percakapan tersebut berlangsung.

"Kita sedang membicarakan pembatasan senjata nuklir. Kita akan melibatkan Tiongkok," kata Trump. "Tiongkok memang jauh tertinggal, tapi mereka akan menyusul kita dalam lima tahun. Kita ingin denuklirisasi. Kekuatannya terlalu besar, dan kita juga sudah membicarakannya," imbuh Presiden Trump.

Komentar Presiden AS ini muncul saat ia mengungkapkan keinginan untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, pada tahun ini, walau Kim telah mengabaikan seruan berulang Trump sejak menjabat sebagai presiden pada Januari lalu

Trump pertama kali mengutarakan niatnya untuk melanjutkan upaya pengendalian senjata nuklir pada Februari, dengan mengatakan bahwa ia ingin memulai diskusi dengan Putin dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, tentang penerapan batasan pada persenjataan mereka.

Berbicara kepada wartawan di Ruang Oval pada saat itu, Trump mengatakan denuklirisasi akan menjadi tujuan masa jabatan keduanya dan ia berharap untuk memulainya dalam waktu dekat.

Fokus baru pada pengendalian senjata nuklir muncul saat Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New START), akan berakhir pada 5 Februari 2026. Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2010 tersebut merupakan perjanjian senjata nuklir terakhir yang tersisa antara AS dan Russia dan membatasi jumlah hulu ledak strategis dan sistem pengiriman yang dapat digunakan masing-masing pihak.

Russia telah memperingatkan sebelumnya pada tahun 2025 bahwa prospek pembaruan perjanjian tersebut tampak suram.

Reaksi Tiongkok

Menanggapi desakan Trump, Beijing menyatakan bahwa tidak masuk akal dan tidak realistis untuk meminta Tiongkok untuk bergabung dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir dengan AS dan Russia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, melontarkan pernyataan tersebut setelah Presiden Trump mengatakan dirinya ingin membahas pengendalian senjata nuklir dengan Presiden Putin dan menginginkan Tiongkok ikut terlibat juga.

“Kekuatan nuklir Tiongkok dan AS sama sekali tidak setara, dan lingkungan keamanan strategis serta kebijakan nuklir kedua negara sangat berbeda,” ujar Guo.

Tiongkok menganut kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu dan strategi nuklir untuk membela diri, kata Guo, seraya menambahkan Beijing tidak akan terlibat dalam perlombaan senjata dengan negara manapun.

“Negara-negara dengan persenjataan nuklir terbesar harus sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawab prioritas khusus mereka untuk pelucutan senjata nuklir,” pungkas Guo. ST/I-1