Pembangunan Desa Tanpa Data Akurat, Indonesia Tak Akan Pernah Naik Kelas

JAKARTA – Desa bukan hanya sekadar ruang administratif terkecil, melainkan fondasi sosial-ekonomi yang menopang hampir 43 persen populasi nasional. Sayangnya, pembangunan desa selama ini masih kerap bersifat sporadis, parsial, bahkan tidak jarang bias data.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengatakan Indonesia harus berani membangun dari desa jika ingin sejajar dengan bangsa besar. "Kalau Indonesia ingin sejajar dengan bangsa besar, kita juga harus berani membangun dari desa, membuka frontier baru, menguatkan ekonomi rakyat," ujarnya dalam agenda Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot (TEP) di Jakarta, Minggu (24/8).

Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan negara-negara maju bukan hanya karena memiliki teknologi tingkat tinggi dengan modal besar, tetapi disebabkan adanya sumber daya manusia yang berani berinovasi, berkolaborasi, dan bergerak hingga ke pelosok. Dia mencontohkan Korea Selatan (Korsel) membangun desa-desa modern melalui Saemaul Undong (Gerakan Desa Baru), lalu Tiongkok menghilangkan ratusan juta orang dari kemiskinan dengan strategi pembangunan pedesaan terpadu.

Iftitah menjelaskan program TEP bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan, merancang strategi ekonomi dan investasi, membangun kolaborasi, dan menghasilkan solusi terintegrasi yang langsung bisa dijalankan di bidang ekonomi, sains, sosial, serta teknologi. Singkatnya, lanjut dia, pemerintah akan membangun peradaban melalui program TEP yang menjadi jembatan antara dunia kampus dengan dunia kebijakan.

Program ini berbeda dengan penelitian, pengabdian, atau kuliah kerja nya yang seringkali berhenti sebagai laporan semata. "Tim Ekspedisi Patriot adalah cara kita memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak berhenti di menara gading, tapi turun ke tanah, menyatu dengan rakyat," katanya.

Data Presisi

Agar pembangunan desa dapat dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif, Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB University Prof Sofyan Sjaf menginisasi Data Desa Presisi (DPP). Aspek data menjadi persoalan yang krusial dalam pembangunan. Data menjadi pilar utama agar pembangunan yang dilakukan berbasiskan pada kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan efisiensi sumber daya dan meminimalkan risiko kegagalan.

DPP bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen yang memungkinkan perencanaan pembangunan berbasis buktidengan presisi tinggi. Tanpa data yang akurat, desa rawan mengalami program yang tidak tepat sasaran, tumpang tindih, atau bahkan meninggalkan sebagian kelompok masyarakat. Dengan DPP, desa dapat mengidentifikasi potensi ekonomi, memetakan kerentanan sosial, hingga merancang strategi adaptasi lingkungan secara lebih inklusif.

"Biasanya data diambil dari data potensi desa, kemudian informasi dari jaringan pegiat desa yang sumbernya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saya olah, kemudian dibawa ke lapangan dan hasilnya beda banget (dengan yang didapat sebelumnya), prioritasnya," kenang Dekan FEMA IPB University dan peraih dosen IPB University dengan kinerja pengabdian kepada masyarakat terbaik pada 2022 itu.