Lemah Sinyal, Pemprov Kepri Janjikan Tambahan BTS di Blankspot

TANJUNGPINANG – Upaya Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) menambah pembangunan Base Transceiver Station (BTS) merupakan langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur digital di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis kompleks.

Kondisi lemah sinyal dan keberadaan blankspot selama ini tidak hanya menghambat komunikasi masyarakat, tetapi juga memperlambat akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi berbasis digital.

Secara analitis, pembangunan BTS di Kepri memiliki dimensi pemerataan. Wilayah kepulauan kerap tertinggal dalam pembangunan jaringan telekomunikasi karena biaya investasi yang tinggi dan potensi keuntungan yang relatif rendah bagi operator.

Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi kunci untuk memastikan prinsip digital inclusion dapat tercapai. Kehadiran BTS baru di daerah blankspot akan membuka akses masyarakat terhadap layanan internet yang semakin vital, mulai dari e-commerce, sistem perbankan digital, hingga aplikasi pertanian dan perikanan berbasis teknologi.

Namun, tantangan tetap besar. Pembangunan BTS di kawasan kepulauan menghadapi kendala biaya operasional tinggi, kebutuhan energi berkelanjutan, serta potensi gangguan cuaca ekstrem. Tanpa perencanaan matang, BTS bisa sekadar menjadi infrastruktur pasif tanpa pemanfaatan optimal.

Karena itu, pembangunan BTS sebaiknya terintegrasi dengan program literasi digital masyarakat, dukungan energi terbarukan, dan kolaborasi dengan operator seluler untuk menjamin keberlanjutan layanan.

Jika strategi ini berjalan efektif, penguatan jaringan telekomunikasi di Kepri bukan hanya menyelesaikan persoalan blankspot, tetapi juga menjadi katalis akselerasi ekonomi digital daerah, memperkuat konektivitas antar-pulau, dan sekaligus mengurangi kesenjangan digital nasional.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tengah berupaya menambah pembangunan Base Transceiver Station (BTS) guna mengatasi daerah lemah sinyal dan titik lokasi blankspot.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri Hendri Kurniadi menjelaskan BTS merupakan sebuah infrastruktur telekomunikasi yang bertugas mengirimkan dan menerima sinyal radio untuk komunikasi nirkabel.

"Kami telah mengidentifikasi 22 titik blankspot dan 124 daerah lemah sinyal yang tersebar di lima kabupaten di Kepri, yaitu Bintan, Anambas, Lingga, Natuna, dan Karimun," kata Hendri di Tanjungpinang, Minggu (24/8).

Hendri menyebut sampai saat ini baru dua kota di Kepri, yakni Batam dan Tanjungpinang yang sudah 100 persen merdeka sinyal.

Menurutnya, Pemprov Kepri telah berkoordinasi secara intens dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait penanganan kawasan lemah sinyal dan blankspot di daerah itu, mengingat kewenangan infrastruktur telekomunikasi berada di Pemerintah Pusat.

Beberapa wilayah seperti Natuna dan Anambas yang masuk kategori terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dan Non-3T namun tertinggal membutuhkan prioritas penanganan, termasuk Tambelan, Dabo, dan Daik.

Lanjut Hendri menyampaikan Kementerian Komdigi segera berkoordinasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi untuk menindaklanjuti rencana pembangunan BTS di kawasan blankspot Kepri.

"Termasuk pula peningkatan bandwitch di kawasan lemah sinyal," ucap Hendri.​​​​​​​

Hendri menambahkan data yang disampaikan Pemprov Kepri telah lengkap dan menjadi dasar bagi BAKTI Komdigi bergerak menindaklanjuti upaya menuntaskan area blankspot dan lemah sinyal di wilayah Kepri.

Percepatan penyediaan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) komponen fisik dan perangkat lunak untuk mendukung operasional, pemrosesan, penyimpanan dan penyampaian informasi dalam lingkungan teknologi informasi di wilayah 3T menjadi prioritas nasional dan selaras dengan agenda pemerataan transformasi digital.

"Dalam waktu dekat ini, Diskominfo Kepri akan duduk bersama Kementerian Komdigi dan Bakti untuk menindaklanjuti hal tersebut," demikian Hendri.