Krisis Beras Premium: Alarm Kegagalan Manajemen Pangan Nasional?

JAKARTA – Berkurangnya pasokan beras premium di ritel modern menjadi alarm keras bagi pemerintah agar tidak sekadar reaktif, tetapi benar-benar menata strategi pasokan beras nasional secara berkelanjutan. Krisis kecil di rak-rak supermarket ini bisa menjadi celah bagi penggilingan padi kecil dan pasar tradisional untuk unjuk gigi.

Karenanya, pemerintah perlu memperketat pengawasan dan distribusi. Sebab, tanpa pengawasan dan kebijakan distribusi yang tepat, justru berisiko melahirkan spekulasi harga sehingga memperlebar kesenjangan akses pangan masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati mengelola pasokan beras nasional, menyusul berkurangnya pasokan beras premium di ritel modern saat ini. “Selama ini, penggilingan besar menikmati keunggulan economies of scale, yakni kemampuan menekan biaya produksi per unit karena kapasitas yang besar. Kondisi ini sering membuat penggilingan kecil terpinggirkan,” kata Rina dalam keterangan tertulis di Jakarta, awal pekan ini.

Namun, dia berpendapat, tetap dibutuhkan kewaspadaan agar momentum ini tidak menimbulkan risiko bagi perekonomian secara luas. Dengan kembalinya peran penggilingan kecil, distribusi manfaat ekonomi bisa lebih merata ke petani dan pasar tradisional.

Akan tetapi, dia menilai ada ruang risiko inefisiensi, fluktuasi harga, serta ketidakseragaman kualitas beras yang harus diantisipasi. Rina merinci terdapat tiga hal pokok yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Pertama, mendukung modernisasi penggilingan kecil agar mampu menghasilkan beras dengan mutu yang lebih seragam. Kedua, menjaga stabilitas harga gabah dan beras melalui cadangan pemerintah serta intervensi tepat waktu. Ketiga, memastikan distribusi dan logistik berjalan efisien agar stok beras melimpah dapat tersalurkan merata ke seluruh daerah.

Dia menambahkan, dengan pengawasan ketat dan tata kelola yang baik, Indonesia bisa menyeimbangkan efisiensi penggilingan besar dan pemerataan manfaat penggilingan kecil. “Tujuannya jelas yaitu harga beras yang stabil, petani yang sejahtera, serta daya beli masyarakat yang tetap terjaga,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga 99,35 triliun rupiah akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang sempat beredar di pasaran terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, serta menyebut akan menindak tegas peredaran beras tersebut.

Momentum Reformasi

Sementara itu, Anggota MPR RI yang juga anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai krisis beras oplosan yang mencuat beberapa waktu belakangan tidak hanya dilihat sebagai sekedar persoalan kecurangan bisnis, melainkan momentum untuk melakukan perombakan struktur industri beras nasional.

Menurut dia, polemik itu membuka peluang redistribusi kekuatan ekonomi dari segelintir konglomerat besar kepada pelaku usaha kecil, terutama penggilingan padi rakyat.