Presiden Beri Instruksi Kawal Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan telah memberikan instruksi kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengawal keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

“Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami, Kemenko Infrastruktur untuk mengawal keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta-Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya,” kata AHY di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut dia, kehadiran Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi terobosan besar dalam mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di Pulau Jawa.

Dengan sistem dan ekosistem kereta berkecepatan tinggi (high speed rail), waktu tempuh akan jauh lebih singkat sehingga memperkuat konektivitas antardaerah. Pemerintah juga berencana mengembangkan konsep transit oriented development (TOD) di sekitar stasiun-stasiun kereta cepat untuk menciptakan kawasan pemukiman dan pusat ekonomi baru di luar Jabodetabek.

“Intinya bagaimana ini bisa mempercepat mobilitas masyarakat kita di Pulau Jawa,” papar AHY.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan rencana ini masih dalam tahap studi mendalam. Sebab, Pemerintah ingin memastikan seluruh aspek teknis, pembiayaan, dan lahan terencana dengan matang. Termasuk belajar dari pengalaman pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang merupakan hasil kerja sama Indonesia-Tiongkok.

“Kita ingin pastikan, selain berdasarkan pengalaman, apa saja yang menjadi pembelajaran. Apakah ada yang bisa kita perbaiki ke depan, tapi juga ada best practice. Hal-hal yang sudah baik, juga bisa menjadi referensi kita,” jelasnya.

Komunikasi untuk proyek tersebut dibuka seluas-luasnya dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang memiliki ketertarikan dan kemampuan.

“Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, kita ingin pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya visible,” katanya.

Dia mengakui pembangunan jalur kereta cepat hingga Surabaya tetap akan menghadapi tantangan besar, mulai dari persoalan lahan hingga koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi proyek Kereta Cepat hingga Surabaya masih dalam studi. Pihaknya mendapatkan arahan jika pekerjaan infrastruktur tersebut tidak boleh membenani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ini proyek besar, sehingga kami ingin lengkap dulu sebelum kami expose lebih detail. Kita sudah punya pengalaman Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kita ingin pastikan semuanya, selain berdasarkan pengalaman, apa saja lesson learn. Ada juga best practice,” kata Dudy di Jakarta, Kamis (14/8) malam.

Komunikasi pun dibuka ke semua pihak, bahkan Presiden Prabowo mendorong jajarannya untuk berkomunikasi dengan baik kepada pihak di dalam dan luar yang punya ketertarikan dan kemampuan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

“Pemerintah juga tengah mengkaji berbagai opsi transportasi berbasis rel untuk proyek kereta cepat ini, termasuk kereta berkecepatan menengah (middle speed train) selain high-speed train. Keputusan akhir akan mempertimbangkan daya serap pasar dan kelayakan investasi,” katanya.

Lebih Teliti

Pakar transportasi dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (UB), Malang, Achmad Wicaksono, mengatakan, dengan skala proyek yang cukup besar, Pemerintah harus lebih teliti menghitung dalam mewujudkan proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya, agar tidak sampai salah perhitungan seperti pembangunan KA Cepat Jakarta - Bandung.

“Kalau sampai profit sepertinya butuh waktu 10 tahun bahkan mungkin lebih. Untuk biayannya bisa dibandingkan dengan proyek KA Cepat Jakarta - Bandung, per kilometer berapa, lalu dikalikan dengan selisih jaraknya. Namun yang pasti pemerintah perlu lebih hati- hati dalam menentukan rute KA cepat.

“Selain pembebasan lahan, tentu ada biaya konstruksi karena melewati sebagian gunung di wilayah Tasikmalaya, namun sesudah itu relatif datar dan bisa saja dibuat paralel dengan KA reguler,” katanya.

Untuk pemilihan jalur, mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di KBRI Bangkok itu cenderung lebih condong pada jalur Selatan yang akan melewati Yogyakarta dan Solo karena lebih prospektif.

“Kalau jalurnya saya setuju jalur selatan lewat Yogyakarta dan Solo karena kita perlu melihat demand penumpangnya. Memang sebaiknya lebih cepat lebih baik (proyek ini), karena untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” pungkas Achmad.