Ekonomi 2026 Disetel Kencang, Prabowo Bidik Target Pertumbuhan di 5,4 Persen

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan target ambisius bagi perekonomian nasional pada tahun 2026, yakni tumbuh sebesar 5,4 persen atau bahkan melampaui angka tersebut. 

Sasaran ini diiringi dengan komitmen menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi di kisaran 2,5 persen, mencerminkan keseimbangan antara percepatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.

Pendekatan ini mengisyaratkan keyakinan pemerintah terhadap potensi daya dorong investasi, ekspansi sektor produktif, serta efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang selaras. 

Dengan menjaga inflasi tetap rendah, daya beli masyarakat diharapkan terpelihara, sementara pertumbuhan yang lebih tinggi memberi ruang bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional.

Jika target tersebut tercapai, Indonesia tidak hanya akan memperkuat fondasi ekonominya, tetapi juga meningkatkan daya saing di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan.

Presiden optimistis dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai efektivitas transformasi ekonomi, maka target pertumbuhan ekonomi tersebut akan tercapai.

"Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4 persen atau lebih, inflasi terkendali di level 2,5 persen," ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Selain itu, Prabowo juga menargetkan suku bunga berada pada kisaran 6,9 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp16.500 per dolar AS.

Prabowo juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka pada 2026 turun ke tingkat 4,44 persen hingga 4,96 persen. Sementara, angka kemiskinan diturunkan ke 6,5 persen hingga 7,5 persen.

Rasio gini ditargetkan turun ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia ditargetkan 0,57.

Selain itu, indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat.

Adapun pada RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun.

Pendapatan negara 2026 ditargetkan Rp3.147,7 triliun, dan defisit anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen produk domestik bruto (PDB).

Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan harapannya agar pada 2027 atau 2028, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dapat mencapai kondisi tanpa defisit sama sekali. 

Visi ini menandakan tekad pemerintah untuk menata keuangan negara secara lebih disiplin, memperkuat pendapatan, sekaligus mengendalikan belanja agar seimbang.

Upaya menuju APBN nol defisit memerlukan optimalisasi penerimaan negara, baik dari sektor perpajakan, nonpajak, maupun hasil pengelolaan aset negara, disertai kebijakan belanja yang efektif dan tepat sasaran. 

Selain itu, langkah ini juga mengisyaratkan keyakinan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pengelolaan utang yang prudent.

Jika terealisasi, capaian tersebut akan menjadi tonggak penting dalam sejarah fiskal Indonesia, memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang tanpa menambah beban generasi mendatang.