Pasang Target Ambisius! 15 Ribu Kopdes Siap Jalan Bulan Ini, Tantangan Implementasi Menunggu

DENPASAR - Satuan Tugas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menargetkan 15 ribu dari total 80 ribu koperasi yang direncanakan dapat mulai beroperasi pada Agustus ini. 

Target ini merupakan tindak lanjut dari peresmian program KDMP oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juli 2025, yang menandai dimulainya upaya besar-besaran untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui model kelembagaan koperasi.

Pengoperasian tahap awal ini diharapkan menjadi momentum untuk menguji kesiapan infrastruktur, mekanisme distribusi, serta kapasitas manajemen koperasi di berbagai daerah. 

Dengan fokus pada penyediaan kebutuhan pokok, penyaluran hasil produksi lokal, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), KDMP dirancang sebagai instrumen strategis dalam memperpendek rantai pasok dan menekan biaya distribusi.

Selain manfaat ekonomi langsung, kehadiran koperasi ini juga diharapkan mendorong kemandirian komunitas desa dan kelurahan melalui peningkatan partisipasi anggota, transparansi pengelolaan, dan penerapan prinsip bisnis berkelanjutan. 

Meski demikian, keberhasilan target 15 ribu koperasi beroperasi pada bulan ini akan sangat bergantung pada dukungan pendampingan teknis, kesiapan modal awal, serta kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan spesifik di masing-masing wilayah.

Jika implementasi awal berjalan lancar, KDMP berpotensi menjadi salah satu program unggulan yang menggabungkan peran sosial dan ekonomi, sekaligus memperkuat fondasi pemerataan pembangunan dari tingkat desa hingga nasional.

“Kita mempercepat operasinya ini, target kita bulan ini 15 ribu terbentuk (operasionalnya) makanya didata di desa-desa apa yang bisa dimanfaatkan,” kata Ketua Satgas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Zulkifli Hasan di Denpasar, Bali, Jumat (8/8).

Dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu, Zulhas mengatakan yang harus disiapkan dimulai dari lokasi bisnis koperasi.

“Apakah sekolah dipakai, apa kantor desa, kantor kelurahan, atau balai desa, kalau tidak ada, baru membangun,” ucapnya.

Dalam memulai operasional Kopdes Merah Putih, Zulhas yang juga Menko Pangan itu meminta kepala daerah selaku satgas di daerah juga memastikan gudang penyimpanan dan pendingin untuk mendukung unit usaha koperasi.

Termasuk menyiapkan tenaga kerja yang membantu menjalankan koperasi yaitu PPPK daerah sebanyak 2-3 orang yang merupakan warga asli desa atau kecamatan tersebut.

“Kemudian Himbara percepatan pelaporan kredit agar bisa langsung berjalan, Peraturan Menkeu sudah ada jadi sudah bisa berjalan,” ujarnya.

Setelah Kopdes Merah Putih beroperasi, maka koperasi ini akan menjadi sarana atau infrastruktur pemerintah untuk menjalani kebijakan-kebijakannya seperti jika hendak melakukan operasi pasar, penyediaan makanan bergizi gratis, hingga fasilitasi energi baru terbarukan.

Oleh karena itu, Zulhas meminta gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah segera rapat dengan bupati/wali kota untuk menindaklanjuti tahap operasional koperasi.

Gubernur juga diminta berkoordinasi aktif dengan BUMN di bidang-bidang yang potensial sebagai bisnis di koperasi.

Dengan sudah hampir 100 persen satuan tugas di daerah terbentuk, maka kata Zulhas, seluruh pihak sudah bisa bergotong royong melakukan percepatan operasional Kopdes Merah Putih.

Menko Pangan itu meminta di tahap awal agar koperasi desa menjalankan bisnis model yang menguntungkan sehingga terbentuk pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan di desa.

Adapun tujuh bisnis model yang potensial secara umum adalah membentuk gerai pupuk, pangkalan LPG, gerai sembako, agen bank himbara, layanan logistik, beras, gabah, dan apotek.