“Preventive Strike” Tak Boleh Jadi Alat Represi

JAKARTA – Polda Metro Jaya baru saja membentu tim Preventive Strike dengan tujuan mencegah gangguan keamanan. “Namun, hal itu tak boleh jadi alat represi,” tandas Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, Selasa (4/8). Dia mengingatkan tim Preventive Strikeyang dibentuk Polda Metro Jaya harus mengedepankan fungsi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Pembentukan satuan yang berorientasi pada pencegahan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan rasa aman masyarakat sekaligus menekan potensi gangguan Kamtibmas,” kata Hendardi. Dia menambahkan, pembentukan tim tersebut pada dasarnya dapat dipahami. Ini sebagai bagian dari strategi preemptive yang berorientasi pada pencegahan potensi gangguan keamanan agar tidak berkembang menjadi tindak pidana atau konflik yang lebih luas.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya dituntut responsif setelah terjadi kejahatan, tetapi juga mampu membangun sistem deteksi dini, pemetaan kerawanan, serta langkah-langkah pencegahan berbasis intelijen. Polisi bisa bermitra dengan masyarakat dan penguatan kehadiran polisi di ruang publik.

“Meski demikian, orientasi preventif tidak boleh bergeser menjadi tindakan represif yang mengurangi hak-hak warga negara,” tandasnya. Dia menekankan, istilah preventive strike tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan melakukan tindakan tanpa dasar hukum, penangkapan sewenang-wenang, maupun pembatasan kebebasan sipil hanya berdasarkan dugaan.

“Setiap tindakan kepolisian tetap harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar dia. Lebih lanjut Hendardi menilai, Polda Metro Jaya perlu memastikan tim tersebut memiliki standar operasional prosedur yang jelas.

Juga dengan mekanisme pengawasan yang efektif, serta indikator keberhasilan. Hal itu tidak hanya diukur dari banyaknya tindakan kepolisian. Tetapi juga dari kemampuan mencegah gangguan kamtibmas tanpa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia maupun penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, Hendardi memandang transparansi mengenai mandat, ruang lingkup, dan tata cara kerja tim juga penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. “Preventive strikeakan memperoleh legitimasi publik apabila benar-benar menjadi instrumen pencegahan yang profesional, terukur, akuntabel, dan menyeimbangkan pemeliharaan keamanan bersama dengan penghormatan hak konstitusional warga negara,” tuturnya.

Instruksi Kapolda

Beberapa waktu lalu Polda Metro Jaya membentuk tim “preventive strike” (serangan pencegahan) dan meningkatkan skala patroli guna memastikan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Jakarta serta daerah penyangga agar tetap kondusif.

Langkah mitigasi ini dilakukan merespons beredarnya narasi di media sosial mengenai isu peningkatan pengamanan di pusat perbelanjaan (mal) dan perkantoran menjelang bulan Agustus. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto pekan lalu, mengungkapkan, kepolisian terus mendalami berbagai selebaran (flyer) dan ajakan unjuk rasa yang beredar di dunia maya. Tjuannya untuk menganalisis apakah hal tersebut sebatas narasi media sosial atau potensi gelombang aksi nyata. “Analisis perkiraan intelijen juga terus diperbarui secara berkala,” katanya.

Sebagai bentuk antisipasi dini, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri, menginstruksikan pembentukan tim preventive strike yang melibatkan seluruh direktorat operasional di lingkungan Polda Metro Jaya. «Mitigasi awal sudah dilakukan. Apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan atau menciptakan situasi tidak aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya, termasuk wilayah penyangga, kami akan melakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur,» katanya.

Selain penyiapan tim khusus, Polda Metro Jaya juga meningkatkan intensitas patroli mulai skala kecil, sedang, hingga besar. Patroli ini difokuskan pada titik-titik perbatasan dan wilayah penyangga, seperti Bekasi dan Depok yang berbatasan dengan Jawa Barat, serta Tangerang yang berbatasan dengan Banten.