Pemerintah Kawal Penanganan Bencana Longsor Cisarua

Bencana longsor di Cisarua menyebabkan kerusakan lebih dari 30 rumah dari total 34 kepala keluarga terdampak, serta memaksa sekitar 400 warga mengungsi.

Bandung Barat – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat dan mengawal penanganan bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Seperti dikutip dari Antara, Pratikno mengatakan penanganan korban dilakukan secara maksimal, mencakup proses pencarian dan identifikasi, penyerahan jenazah kepada keluarga, perlindungan pengungsi, serta pencegahan potensi bencana susulan.

“Saat ini prioritas utama adalah penyelamatan jiwa. Operasi SAR dilakukan 24 jam non-stop karena masih terdapat sekitar 83 warga yang dalam pencarian,” kata Pratikno di Bandung Barat, Minggu (25/1).

Ia menjelaskan penanganan bencana dilakukan melalui lima kluster utama. Kluster pencarian dan pertolongan (SAR) dikoordinasikan oleh Basarnas dengan dukungan TNI, Polri, BNPB, BPBD, serta relawan. Kluster kesehatan menyediakan layanan medis 24 jam, ambulans, mekanisme rujukan, serta layanan trauma healing bagi korban terdampak. Kluster logistik bertugas memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi, termasuk bahan pangan, makanan siap saji, selimut, dan perlengkapan lainnya.

Kluster perlindungan sosial melibatkan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, serta BPBD provinsi dan kabupaten. Sementara kluster infrastruktur difokuskan pada pencegahan bencana lanjutan dan penyediaan fasilitas pendukung bagi warga terdampak.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan wilayah Bandung dan sekitarnya tengah berada pada puncak musim hujan. Kepala Stasiun BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan hujan dengan intensitas lebat masih berpotensi terjadi selama sekitar satu minggu ke depan. “Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama dalam mendukung proses evakuasi dan penanganan bencana di wilayah rawan longsor,” ujarnya.

Polda Jawa Barat mencatat hingga Minggu siang sebanyak 16 kantong jenazah telah ditemukan. Hingga kini sekitar 80 korban masih dalam pencarian. Bencana longsor tersebut juga menyebabkan kerusakan lebih dari 30 rumah dari total 34 kepala keluarga terdampak, serta memaksa sekitar 300 hingga 400 warga mengungsi.

Terdampak Banjir

Dari Jawa Tengah, Kabupaten Pati, memperpanjang status tanggap darurat bencana menyusul masih adanya dampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan status tanggap darurat yang sebelumnya berlaku pada 9–23 Januari 2026 diperpanjang untuk tahap kedua mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026. “Perpanjangan ini dilakukan karena Kabupaten Pati masih terdampak banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah,” ujarnya, Minggu.

Ia menyebutkan, jumlah desa terdampak yang semula lebih dari 100 desa kini menurun menjadi sekitar 51 desa, meski potensi bencana masih cukup tinggi. Pemkab Pati mengapresiasi kinerja ASN, tim SAR, TNI, Polri, relawan, serta pihak-pihak yang menyalurkan bantuan, termasuk Korpri yang memberikan bantuan sebesar Rp100 juta.

Menurut Chandra, Pati merupakan daerah dengan potensi bencana tinggi dan membutuhkan penanganan jangka panjang, termasuk solusi permanen bagi wilayah yang mengalami banjir berulang. Untuk itu, Pemkab berharap dukungan Pemprov Jawa Tengah dalam penanganan bencana secara komprehensif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Basarnas Semarang melaporkan dua korban longsor di Desa Bongas, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, hingga Minggu petang belum ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan Senin (26/1) pagi setelah terkendala cuaca, kondisi alam, serta luasnya material longsoran.

Kepolisian setempat mengimbau warga tidak mendekati lokasi rawan longsor guna mengantisipasi terjadinya longsor susulan.