Kakanwil BPN Jatim: GEMAPATAS Cegah Konflik Pertanahan di Masyarakat

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur Asep Heri menegaskan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) diselenggarakan untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan.

Asep menyatakan, GEMAPATAS agar para pemilik tanah mendapatkan kepastian mengenai batas, kepemilikan, dan luasan tanah yang ditandai melalui patok atau tanda batas.

"Kami melakukan sebuah strategi, yaitu pemasangan tanda batas melalui GEMAPATAS. Gerakan ini untuk meminimalkan sengketa batas," kata Asep.

Keberadaan patok menjadi bukti kuat bahwa sebuah tanah secara legal dimiliki oleh seseorang, pihak lain tidak memiliki kewenangan untuk melakukan klaim.

"Biasanya yang sering itu sengketa batas, sengketa waris," ujar dia.

Asep menyebut di wilayah Jawa Timur ada 1,4 juta patok yang dipasang, jumlah itu tersebar di lima kabupaten, yakni Malang, Jombang, Lumajang, Blitar, dan Pamekasan.

"Pemasangan secara masif di bulan September, terus dilanjutkan dengan pemasangan tanda batas 5,4 juta bidang tanah se-Jawa Timur di 39 Kantor Pertanahan kabupaten dan kota," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa pemasangan patok atau tanda batas yang ditancapkan di tanah milik seseorang merupakan kewajiban mutlak.

Selain itu, patok yang sudah tertanam wajib untuk dirawat agar tidak rusak.

Masyarakat disebutnya bisa berbondong-bondong membentuk kelompok untuk membuat tanda batas secara mandiri, baik itu dari besi, pipa paralon yang dicor, maupun bambu, asalkan sesuai dengan kaidah maupun ketentuan menyoal panjang, diameter, dan cara penanamannya.

"Pemasangan ada tiga kaidah, yaitu menunjukkan tanahnya dan itu kewajiban, sebelum dipasang harus disetujui oleh tetangga batas, ketiga ditetapkan batas oleh petugas BPN," ujar dia.

Sementara itu, Bupati Malang M Sanusi menyampaikan bahwa kejelasan batas dan legalitas tanah menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat.

"Dengan pemasangan batas dan penetapan hak milik berupa sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) akan memperjelas hak kepemilikan," kata Sanusi.

Dia memastikan mendukung penuh berjalannya program GEMAPTAS demi memastikan di wilayahnya tak ada konflik antar masyarakat.

"Ini hal positif dan mudah-mudahan bisa selesai dan mengurangi konflik yang selama ini sering terjadi. Komitmenya kami mendukung apa yang diprogramkan oleh BPN," tuturnya.