Dituding Tak Manusiawi, Militer Thailand Undang PBB dan ICRC Periksa Tentara Kamboja yang Ditahan

JAKARTA - Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengundang badan-badan internasional, seperti Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC), untuk memeriksa tentara Kamboja yang saat ini ditahan di tahanan Thailand.

Menurut laporan Straits Times, langkah ini diambil sebagai tanggapan atas tuduhan Kamboja bahwa Thailand memperlakukan tentaranya yang ditangkap dengan tidak manusiawi sebelum pemulangan mereka menyusul perjanjian gencatan senjata baru-baru ini.

Mayor Jenderal Winthai Suvaree, juru bicara Angkatan Darat Thailand, Sabtu (2/8), menolak klaim Kamboja tersebut sebagai “tuduhan yang menyimpang”.

Ia menjelaskan, meskipun gencatan senjata telah diberlakukan secara tiba-tiba, konflik bersenjata belum benar-benar berakhir. Oleh karena itu, berdasarkan hukum internasional, proses penahanan sementara oleh militer tetap diperbolehkan berdasarkan Konvensi Jenewa.

“Tentara Kerajaan Thailand memiliki rencana dan sepenuhnya siap untuk mengundang organisasi internasional seperti ICRC untuk memantau kesejahteraan tawanan perang yang ditahan,” kata Mayor Jenderal Winthai.

Ia menegaskan, prosedur Thailand “sepenuhnya berada dalam kerangka” Konvensi Jenewa.

Undangan tersebut, kata dia, merupakan langkah proaktif yang didorong oleh pemahaman bahwa Kamboja mungkin mencoba “mendistorsi isu ini untuk merusak kredibilitas militer Thailand”.

Oleh karena itu, perwakilan dari UNHCR dan ICRC dipersilakan untuk melakukan inspeksi melalui jalur hukum internasional yang telah ditetapkan.

Pihak Thailand, tegasnya, berkomitmen untuk menjalankan semua operasinya secara ketat sesuai aturan internasional.