Bukan Sekadar Renovasi! Komisi X Minta Perbaikan Sekolah Penuhi Kebutuhan Dasar Siswa

JAKARTA - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan program revitalisasi sekolah harus memenuhi kebutuhan dasar peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan nyaman.

"Program renovasi sekolah ini perlu dilaksanakan dengan standar yang jelas dan tidak berhenti pada perbaikan ruang kelas atau struktur bangunan," kata Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Hetifah mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto melakukan renovasi dan revitalisasi sekolah secara besar-besaran di seluruh Indonesia.

Menurut dia, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan gedung, tetapi memastikan setiap anak memiliki tempat belajar yang aman, layak, sehat, dan mendukung pembelajaran berkualitas.

Percepatan perbaikan sekolah, lanjutnya, penting untuk mengatasi kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan yang masih terjadi di berbagai daerah.

Karena itu, Hetifah memberi perhatian khusus pada komitmen pemerintah memastikan program tersebut menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menyebut salah satu fasilitas yang perlu mendapat perhatian serius adalah kamar kecil atau toilet sekolah.

Menurut Hetifah, toilet yang bersih, sehat, layak, dan memadai merupakan bagian penting dari lingkungan pendidikan, tetapi masih menjadi persoalan di sejumlah sekolah.

Ia menekankan perbaikan sarana dan prasarana sekolah harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

Sekolah yang telah diperbaiki secara fisik perlu dilengkapi fasilitas pendidikan yang memungkinkan guru dan peserta didik memanfaatkan berbagai sumber belajar secara optimal.

Dalam konteks tersebut, Hetifah mengapresiasi kebijakan pemerintah memperluas penyediaan interactive flat panel (IFP) atau layar pintar digital di sekolah.

Menurut dia, pemerintah telah mendistribusikan satu unit IFP ke setiap sekolah pada 2025 dan menargetkan penambahan tiga unit atau lebih per sekolah pada akhir 2026.

"Penambahan layar digital ini merupakan langkah positif karena revitalisasi sekolah harus sekaligus mempersiapkan ruang belajar yang sesuai dengan tuntutan zaman," ujarnya.

Ia mengatakan anak-anak harus memiliki kesempatan yang sama memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, baik di perkotaan maupun daerah terpencil.

Namun, penyediaan perangkat digital harus diikuti peningkatan kapasitas guru, ketersediaan listrik dan konektivitas, serta pendampingan agar teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

"Jangan sampai perangkatnya tersedia, tetapi tidak optimal digunakan. Kita harus memastikan guru memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara pedagogis, bukan sekadar menjadikan layar digital sebagai pengganti papan tulis," katanya.

Hetifah menilai target penyelesaian renovasi seluruh sekolah pada 2029 merupakan target besar yang membutuhkan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan kuat.

Pemerintah perlu memastikan kesinambungan program dari tahun ke tahun agar target tersebut tercapai dengan tetap menjaga kualitas.

"Targetnya besar dan waktunya jelas. Karena itu, kita perlu memastikan perencanaan anggarannya juga konsisten, data sekolah yang menjadi sasaran akurat, proses pelaksanaannya transparan, dan kualitas pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan," ucapnya.

"Jangan sampai mengejar jumlah tetapi mengorbankan kualitas," sambungnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemetaan kebutuhan secara akurat agar anggaran renovasi diarahkan kepada sekolah yang paling membutuhkan, terutama sekolah dengan kerusakan berat, keterbatasan sanitasi, dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai.

Menurut Hetifah, revitalisasi sekolah seharusnya dipandang sebagai pembangunan ekosistem pendidikan, bukan sekadar proyek konstruksi.

"Kita membutuhkan ruang belajar yang layak, toilet yang sehat, guru yang kompeten, perangkat pembelajaran yang memadai, konektivitas yang baik, dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Semua ini harus berjalan bersama," tegasnya.

Hetifah menambahkan Komisi X DPR RI akan mengawal pelaksanaan program renovasi sekolah melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

"Komitmen Presiden harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang terukur serta dirasakan langsung oleh peserta didik, guru, dan masyarakat," katanya.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang DPR RI dan penyampaian Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Presiden menyampaikan pemerintah memprioritaskan program perbaikan sekolah dalam skala besar di samping sejumlah program lainnya.

Pada 2025, sekitar 17.000 sekolah telah direvitalisasi. Pada 2026, pemerintah menargetkan perbaikan lebih dari 71.744 sekolah dan seluruh sekolah di Indonesia ditargetkan selesai direnovasi pada 2029.