Thailand Pulangkan Dua Tentara Kamboja Jelang Pertemuan Gencatan Senjata di Malaysia

JAKARTA – Militer Thailand memulangkan dua tentara Kamboja dari kelompok 20 orang yang sebelumnya ditahan, sebagai langkah awal menjelang pertemuan penting para pejabat pertahanan kawasan Asia Tenggara pekan depan di Malaysia. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat gencatan senjata di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja yang tengah memanas.

Ketegangan antara kedua negara bertetangga itu meningkat tajam pekan lalu, saat bentrokan bersenjata pecah di sejumlah titik perbatasan, melibatkan artileri dan serangan udara. Insiden tersebut menjadi konfrontasi terburuk antara Thailand dan Kamboja dalam lebih dari satu dekade terakhir, menewaskan sedikitnya 43 orang dan menyebabkan lebih dari 300.000 warga terpaksa mengungsi.

Gencatan senjata berhasil disepakati pada awal pekan ini, didorong oleh intervensi diplomatik dari Malaysia serta tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam sebuah panggilan telepon, Trump memperingatkan kedua negara bahwa negosiasi tarif perdagangan dengan AS akan dihentikan jika kekerasan tidak segera dihentikan.

Sebelumnya, Thailand dan Kamboja masing-masing dikenai tarif sebesar 36 persen untuk ekspor ke AS. Namun, setelah tercapainya kesepakatan damai awal, Gedung Putih pada Jumat mengumumkan bahwa tarif tersebut diturunkan menjadi 19 persen sebagai insentif atas berakhirnya konflik.

Juru bicara pemerintah Thailand, Jirayu Houngsub, mengatakan kepada wartawan bahwa dua dari 20 tentara Kamboja yang ditahan telah dipulangkan ke negara asal mereka, sementara 18 lainnya masih dalam proses hukum karena pelanggaran terhadap undang-undang imigrasi Thailand.

“Tentara Kamboja menyusup ke wilayah Thailand dan tentara menahan mereka, memperlakukan mereka berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan,” ujar Jirayu dalam keterangannya di Bangkok, Jumat.

Menanggapi penahanan tersebut, Kementerian Pertahanan Kamboja merilis pernyataan resmi yang mendesak Thailand agar segera membebaskan seluruh personel militer yang ditahan.

“Kamboja secara aktif terlibat dalam negosiasi untuk menjamin pembebasan mereka, dan menegaskan kembali seruannya yang tegas untuk pembebasan mereka segera dan tanpa syarat sesuai dengan hukum humaniter internasional,” kata juru bicara kementerian.

Awalnya, pertemuan tingkat tinggi antara menteri pertahanan dan pemimpin militer kedua negara dijadwalkan berlangsung di ibu kota Kamboja. Namun, setelah permintaan dari Thailand, lokasi pertemuan dipindahkan ke Malaysia sebagai tempat netral guna meredakan ketegangan.

Komite Perbatasan Umum, yang bertugas mengoordinasikan upaya keamanan perbatasan, pemantauan gencatan senjata, dan pengaturan penempatan pasukan, dijadwalkan akan bersidang antara tanggal 4 hingga 7 Agustus mendatang. Penjabat Menteri Pertahanan Thailand, Nattaphon Narkphanit, menyatakan kepada media bahwa pembicaraan ini diharapkan membawa hasil positif untuk menjaga stabilitas kawasan.

Pemerintah Malaysia, selaku tuan rumah pertemuan, mengonfirmasi bahwa atase pertahanan dari seluruh negara anggota ASEAN akan diundang, bersama dengan perwakilan militer dari Amerika Serikat dan Tiongkok. Hal ini mencerminkan perhatian luas terhadap situasi di perbatasan Thailand-Kamboja yang dapat berdampak pada kestabilan regional.

Perselisihan antara Thailand dan Kamboja terutama berkisar pada klaim wilayah atas sejumlah titik perbatasan sepanjang 817 kilometer yang belum sepenuhnya ditetapkan. Kepemilikan terhadap beberapa kuil kuno menjadi titik utama sengketa, yang selama bertahun-tahun memicu ketegangan dan bentrokan militer.

Insiden pada Mei lalu, yang menyebabkan seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak kecil, menjadi pemicu eskalasi terbaru. Insiden itu segera disusul dengan pengerahan pasukan tambahan dan krisis diplomatik yang akhirnya memuncak dalam konflik bersenjata selama lima hari pada akhir Juli.

Kini, dengan adanya komitmen internasional dan langkah-langkah diplomatik yang intensif, kedua negara diharapkan dapat menjaga gencatan senjata yang telah disepakati. Pertemuan di Malaysia mendatang akan menjadi ujian penting bagi kemampuan kawasan dalam menyelesaikan konflik melalui jalur damai.