Wali Kota Yogyakarta Tolak Mobil Dinas Rp3 Miliar, Lebih Pilih Gerobak Sampah

Yogyakarta - Di tengah hiruk-pikuk pengelolaan anggaran pemerintah, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menunjukkan contoh kepemimpinan yang tak biasa. Alih-alih menerima jatah mobil dinas baru senilai hampir Rp 3 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk dirinya dan Wakil Wali Kota, Hasto memilih untuk mempertahankan mobil dinas lamanya yang masih layak pakai. Dengan keputusan tersebut, ia memutuskan untuk mengalihkan dana tersebut untuk membeli gerobak sampah bagi setiap Rukun Warga (RW) di Yogyakarta.

Dengan harga sekitar Rp 5 juta per unit, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembelian mobil dinas mewah tersebut ternyata cukup untuk membeli sekitar 600 gerobak sampah. Langkah ini menunjukkan keseriusan Hasto dalam menanggulangi masalah sampah di kota yang terkenal dengan keramahtamahannya tersebut, sekaligus menjadi simbol dari komitmen pemerintah daerah untuk mengedepankan efisiensi dan kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.

Tidak hanya mobil dinas, Hasto juga menolak pengadaan perabotan dan tempat tidur baru untuk pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Menurutnya, perubahan pola pikir dalam penggunaan anggaran publik harus dimulai dari para pejabat daerah, dengan fokus utama pada efektivitas dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pentingnya pengelolaan sampah yang baik di Yogyakarta memang menjadi isu krusial. Selama libur sekolah atau Hari Raya Idul Fitri, volume sampah di kota ini meningkat tajam. Rata-rata sampah harian di Yogyakarta bisa mencapai 260 ton, namun selama liburan sekolah atau lebaran, jumlah tersebut dapat melonjak hingga 300 ton.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Yogyakarta merencanakan penutupan sementara Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di beberapa titik dan menggantinya dengan sistem depo yang lebih terorganisir, yang diharapkan dapat selesai pada April 2025. Mulai 16 April 2025, pengelolaan sampah akan dilakukan secara real-time, di mana sampah akan langsung dikelola pada hari yang sama, tanpa menunggu penumpukan.

Namun, meski pengelolaan sampah semakin baik, masalah lain seperti pembakaran sampah ilegal masih menjadi tantangan. Sejak penutupan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Piyungan, kasus kebakaran sampah ilegal meningkat, mencapai 90 kasus pada tahun 2023. Beruntung, kesadaran masyarakat akan bahaya dan larangan pembakaran sampah mulai meningkat, sehingga kasus tersebut menurun pada 2024-2025.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah mengeluarkan program kartu pembuangan sampah yang hanya dapat digunakan oleh individu atau bisnis yang terdaftar, sebagai upaya mengurangi sampah ilegal. Tidak hanya itu, program Gerakan Sekolah Bersih yang dimulai pada Februari 2025 mengajak sekolah-sekolah untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah, sekaligus mendidik generasi muda untuk menjadi agen perubahan dalam pengelolaan lingkungan.

Pada Hari Sampah Nasional 2025, Wali Kota Hasto menggelar deklarasi penting yang menekankan perlunya perubahan pola pikir masyarakat, bukan hanya dalam hal teknis pengelolaan sampah, tetapi juga dalam hal tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Sebuah langkah nyata dari seorang pemimpin yang tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga pada keberlanjutan dan kebersihan lingkungan kota yang ia pimpin.