Reskilling Jadi Jurus Andalan, Tapi Apa Cukup Tanpa Reformasi Dunia Kerja?

JAKARTA - Lonjakan angka pengangguran di kalangan lulusan SMA, SMK, hingga sarjana menjadi persoalan serius yang bisa mengancam target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Untuk itu, permasalahan tersebut harus ditangani secara sistematis dan kolaboratif.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti pentingnya reskilling dan upskilling sebagai strategi utama menyiapkan generasi muda menghadapi pasar kerja masa depan.

Reskilling adalah belajar keterampilan yang benar-benar baru untuk pekerjaan yang berbeda. Sementara upskilling merupakan peningkatan keterampilan yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja di pekerjaan saat ini atau naik jabatan di bidang yang sama.

“Pemerintah harus segera memperbesar alokasi anggaran untuk pelatihan keterampilan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Anak-anak muda perlu disiapkan untuk mengisi ceruk-ceruk baru dunia kerja, termasuk di bidang konten kreatif dan green jobs,” ujar Netty dikutip dari keterangan resmi DPR RI, Minggu (20/7).

Dia mencontohkan tren industri masa kini menuntut keahlian yang jauh berbeda dari masa lalu, seperti keterampilan digital, pemasaran daring, pemanfaatan teknologi, hingga pekerjaan ramah lingkungan. Untuk itu, menurutnya, perlu ada inovasi dalam kurikulum pelatihan, termasuk pelatihan menjadi konten kreator, pengelola media sosial, petani milenial, serta pekerja di sektor energi terbarukan.

Namun, Netty menegaskan beban penyelesaian masalah pengangguran tidak bisa hanya ditumpukan pada Kementerian Ketenagakerjaan semata. Dia mendorong pendekatan lintas kementerian sebagaimana dilakukan dalam penanganan stunting melalui Perpres 75 Tahun 2021, yang melibatkan 17 kementerian/ lembaga sekaligus.

“Kalau untuk stunting bisa lintas kementerian, kenapa penciptaan lapangan kerja tidak? Ini saatnya kementerian seperti Perindustrian, Pertanian, Perdagangan, hingga Kominfo turut menyusun strategi bersama dalam menyiapkan generasi kerja,” jelasnya.

Arah pembangunan

Netty menambahkan arah pembangunan ketenagakerjaan juga harus mencerminkan kebutuhan future skill, yakni keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan masa depan yang lebih berbasis inovasi, teknologi, dan keberlanjutan.

“Reskilling dan upskilling bukan hanya tentang pelatihan ulang, tapi tentang memberi harapan baru. Kita perlu menyampaikan pesan tegas kepada dunia usaha dan industri: generasi muda Indonesia siap, asal diberi peluang dan dibekali dengan keterampilan yang relevan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Angka ini meningkat sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibanding Februari 2024.

Peningkatan pengangguran ini berkaitan langsung dengan naiknya jumlah angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang dalam setahun terakhir. Secara keseluruhan, angkatan kerja Indonesia per Februari 2025 tercatat 153,05 juta orang, yang terdiri atas 145,77 juta penduduk bekerja dan sisanya menganggur.

BPS mencatat penambahan 3,59 juta penduduk bekerja dalam satu tahun terakhir. Tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Namun, sebanyak 59,40 persen penduduk bekerja masih berada di sektor informal yang naik 0,23 persen poin dibandingkan Februari 2024.