Perubahan Arsitektur Keuangan Global Harus Substansial dan Adil

JAKARTA - Sistem keuangan global saat ini dinilai sudah tidak relevan lagi untuk menjawab kebutuhan zaman. Bahkan, terkesan masih menyimpan warisan kolonialisme yang belum ditanggalkan.

Guru Besar Fakultas Bisnis dan Ekonomika (FBE) Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Aloysius Gunadi Brata, menilai reformasi arsitektur keuangan global sangatlah penting untuk mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), penanganan krisis iklim, dan pengurangan ketimpangan global antara negara-negara Utara dan Selatan.

Menurut Aloysius, arsitektur keuangan global baru disebut inklusif jika pembangunannya juga inklusif, yaitu mencakup kebutuhan negara-negara berkembang dan tertinggal, bukan hanya negara maju.

Sistem saat ini jelasnya, lebih dikendalikan oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia dan IMF yang telah lama kehilangan kemampuan untuk merespons kompleksitas tantangan global. “Mereka seolah tidak memiliki badan pengawas yang mampu mengontrol keputusan-keputusannya. Padahal kebijakan yang diambil seringkali berdampak buruk pada negara-negara Selatan,” tegas Aloysius.

Salah satu isu besar, lanjutnya, adalah jeratan utang luar negeri yang semakin memperlemah daya tahan negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis. “Beban utang ini merusak debt sustainability, dan makin diperparah oleh krisis iklim yang menciptakan bencana beruntun,” jelasnya.

Aloysius menilai bahwa pembangunan berbasis utang yang terus digencarkan lembaga keuangan global berisiko menjadi alat perpanjangan neokolonialisme. “Perubahan arsitektur keuangan global haruslah substansial. Keadilan harus menjadi intinya. Sudah waktunya menyingkirkan praktik-praktik yang masih menyimpan jejak kolonialisme,” katanya.

Dalam pandangan Aloysius, negara-negara Selatan harus aktif mendesakkan agenda reformasi keuangan global. Ia menilai momentum ini penting untuk memulihkan keseimbangan dalam tata kelola ekonomi dunia yang lebih adil dan setara.

Tinjau Kembali

Sebelumnya, dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) di Afrika Selatan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrwati menekankan pentingnya arsitektur keuangan global yang mencakup seluruh spektrum perekonomian, baik negara maju, berkembang, maupun berpenghasilan rendah.

Saat ini, G20 tengah mendorong implementasi Peta Jalan Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) dan rekomendasi dari Capital Adequacy Framework (CAF).

Munculnya teknologi keuangan, mulai dari aset kripto hingga mata uang digital, menawarkan potensi besar dalam hal kecepatan dan efisiensi. Namun, perkembangan itu juga membawa risiko-risiko baru yang tidak dapat diabaikan.

Situasi tersebut menuntut negara-negara G20 untuk meninjau kembali fondasi dari arsitektur keuangan internasional guna memastikan bahwa sistem tersebut tetap stabil, inklusif, dan relevan dalam menghadapi dunia yang terus berkembang dengan cepat.

Adapun selama pertemuan yang berlangsung pada 17-18 Juli 2025, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral membahas berbagai isu yang menjadi prioritas negara G20 dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menghadapi tantangan global saat ini.

Selain arsitektur keuangan internasional, isu-isu yang diangkat dalam pertemuan tersebut utamanya yakni ekonomi global, keuangan berkelanjutan, infrastruktur, sektor keuangan, pajak internasional, dan kesehatan global.