Gubernur Jakarta Hadiri Forum PBB, Dorong Peran Kota dalam Agenda Pembangunan Global

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menghadiri pembukaan High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Senin, 14 Juli 2025. Kehadiran ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya, Gubernur DKI Jakarta secara resmi diundang oleh PBB untuk terlibat dalam pembahasan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat global.

Forum HLPF menjadi wadah strategis bagi pemimpin dunia, diplomat, serta kepala daerah untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kehadiran Jakarta di forum ini menjadi bukti pengakuan internasional atas upaya kota dalam bertransformasi menjadi kota global yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Gubernur Pramono menekankan pentingnya kolaborasi lintas kota dan negara dalam menghadapi tantangan urbanisasi, perubahan iklim, serta kesenjangan sosial. Ia menyampaikan bahwa Jakarta kini tidak lagi sekadar ibu kota administratif, melainkan tengah bertransformasi menjadi kota global.

“Saat ini, Jakarta sedang menjalankan sejumlah inisiatif penting, termasuk transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas,” ujar Pramono.

Pramono juga menyebutkan bahwa partisipasi Jakarta di markas besar PBB sejalan dengan inisiatif kota sebagai ASEAN Hub, yang mendorong Jakarta menjadi pusat kolaborasi dan inovasi kawasan Asia Tenggara. Ia menyatakan bahwa keikutsertaan dalam forum global seperti HLPF merupakan bagian dari strategi diplomasi Jakarta yang bertujuan memperkuat posisi kota sebagai aktor penting dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat dunia.

Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, turut mendukung kehadiran kepala daerah dalam forum internasional seperti HLPF. Ia mengatakan bahwa diplomasi Indonesia kini semakin inklusif, melibatkan tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.

“Ini menunjukkan bahwa diplomasi Indonesia dijalankan oleh seluruh komponen bangsa, termasuk entitas sub-nasional yang kini mulai diperhitungkan secara global,” ujarnya.

Arrmanatha juga menilai partisipasi Jakarta memperkuat komitmen Indonesia dalam mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan dan membuka jalan bagi kota-kota lain di Indonesia untuk aktif di jejaring global seperti C40, UCLG, dan ICLEI. Ia menekankan bahwa keterlibatan kota dalam diplomasi pembangunan menjadi relevan seiring dengan meningkatnya peran daerah dalam implementasi SDGs.

Forum HLPF 2025 sendiri berlangsung pada 14–23 Juli 2025 dengan tema “Advancing Sustainable, Inclusive and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda with No One Left Behind.” Sebanyak 37 negara dijadwalkan mempresentasikan Tinjauan Nasional Sukarela (Voluntary National Reviews/VNRs), termasuk Indonesia. Dalam forum ini, negara-negara peserta akan memaparkan capaian, tantangan, dan praktik baik terkait pelaksanaan SDGs di berbagai sektor dan level pemerintahan.