Kemendagri Beri Penghargaan Pemda Berprestasi 2026 Regional Papua di Jayapura

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (Pemda) berprestasi merupakan upaya untuk memotivasi daerah agar terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Langkah tersebut juga menjadi bentuk apresiasi atas capaian kepala daerah yang berhasil menunjukkan performa terbaiknya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri usai menghadiri Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (22/6/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong persaingan positif antardaerah.

“Nah, kita harapkan dengan adanya kegiatan ini ya teman-teman kepala daerah akan lebih bersemangat, termotivasi. Bagi yang belum beruntung juga mereka, ya kita harapkan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan dana insentif fiskal,” ujarnya.

Khusus di Regional Papua, pemerintah melakukan penyesuaian kategori penghargaan. Kategori kota ditiadakan dan diganti menjadi kategori ibu kota provinsi karena jumlah kota di Tanah Papua hanya terdiri dari Jayapura dan Sorong.

Perubahan tersebut dilakukan agar kompetisi berjalan lebih representatif dan menghasilkan daerah dengan kinerja terbaik. Dengan mekanisme tersebut, persaingan antardaerah diharapkan menjadi lebih adil dan kompetitif.

Kemendagri juga mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI dalam penyelenggaraan penghargaan tersebut. Pemerintah memastikan kegiatan serupa akan terus digelar di enam regional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan implementasi pendekatan stick and carrot. Daerah yang berprestasi diberikan penghargaan, sementara daerah lain didorong untuk terus memperbaiki kinerja mereka.

Dalam proses penilaian, Kemendagri menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penggunaan data tersebut dinilai mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi selama proses penilaian berlangsung.

“Jadi ngambil data itu aja udah ketahuan daerah mana yang bisa mengendalikan inflasi, yang relatif terjaga baik. Pengangguran juga ada datanya di BPS. Kemudian untuk kemiskinan sama, ada di BPS juga, bisa kelihatan mana daerah-daerah yang naik turun. Kemudian untuk creative financing itu diambil dari SIPD,” imbuhnya.

Pada pelaksanaan penghargaan tahun ini, Kemendagri juga menggandeng Tribunnews.com sebagai mitra publikasi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi mengenai capaian dan prestasi pemerintah daerah kepada masyarakat.

Melalui publikasi yang lebih luas, pemerintah berharap berbagai inovasi dan praktik baik di daerah dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain. Langkah tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.