Kopdes Masuk Arena! Rantai Pupuk Subsidi Dipangkas, Tengkulak Ketar-Ketir

JAKARTA – Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang rencananya diluncurkan pekan depan diharapkan menjadi mekanisme baru penyaluran pupuk subsidi. Koperasi ini semestinya dapat memutuskan mata rantai permainan penyaluran pupuk subsidi ke petani.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Melchias Markus Mekeng menjelaskan, selama ini, petani kesulitan mendapatkan pupuk ketika musim tanam tiba. Bahkan, kelangkaan pupuk ini disebabkan adanya permainan dari para pedagang yang sengaja menimbunnya.

"Pada akhirnya mereka menentukan sendiri harga yang jauh diatas HET (harga Eceran tertinggi) yang telah ditetapkan, sehingga sangat memberatkan petani, sekaligus merugikan negara. Hal inilah yang akan terus kami dalami,” ujarnya di Jakarta, Rabu (9/7).

Dengan adanya program Kopdes Merah Putih, pihaknya berharap mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Penyaluran pupuk dari PT Pupuk Indonesia langsung ke koperasi kemudian disalurkan ke petani tanpa harus melalui sejumlah pihak.

“Selain akan memutus mata rantai penyaluran pupuk subsidi ke petani, sekaligus bisa menopang asa cita Presiden yakni mewujudkan swasembada pangan. Pupuk memainkan peranan yang paling penting untuk itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, penyaluran pupuk subsidi menjadi permasalahan tiap tahun. Fluktuasi harga dan kelangkaan pupuk di masa tanam disinyalir disebabkan adanya permainan dari pihak tertentu. Selain melalui Kopdes Merah Putih, alternatif penyaluran pupuk lain yang mencuat adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Tani (Poktan).

Adapun Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengawal persiapan peluncuran Kopdes Merah Putih yang ditargetkan resmi berjalan pada 19 Juli 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya besar pemerintah menyederhanakan rantai pasok pangan, menekan inflasi harga bergejolak (volatile food), dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kopdes Merah Putih hadir untuk menyederhanakan rantai pasok pangan yang selama ini panjang dan berfluktuasi. Dengan hanya dua tahap distribusi dari produsen ke koperasi, harga akan lebih terkendali dan adil bagi konsumen,” ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, dalam Rapat Koordinasi Pasokan Bahan Pangan KDMP di Jakarta, Selasa (8/7).

Buat Standar

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) Sekolah Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof. Dr. Faroby Falateha meminta pemerintah membuat standar dalam penunjukan penyalur pupuk subsidi. Tujuannya agar petani sebagai penerima manfaat tidak dirugikan jika terjadi masalah pada penyalur.

Dirinya mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, sebagai langkah perbaikan berkelanjutan terhadap Program Pupuk Bersubsidi.

"Namun, tentunya standarisasi penunjukkan pihak penyalur pupuk bersubsidi perlu lebih diatur dalam petunjuk teknis yang akan diterbitkan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian," ucapnya.