Gubernur Pramono Dorong Layanan Publik Jakarta Makin Praktis

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong pelayanan publik di Jakarta terus dibuat lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penguatan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pramono meninjau langsung MPP tersebut pada Jumat (2/10) untuk melihat kesiapan layanan yang tersedia bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan berbagai layanan dalam satu lokasi harus mampu memangkas proses yang rumit dan memberikan kepastian bagi warga.

"Tadi saya melihat langsung kesiapan Mal Pelayanan Publik. Intinya, kita ingin pelayanan masyarakat itu semakin mudah, cepat, transparan dan tidak rumit," ujar Pramono.

Saat ini terdapat 19 instansi yang bergabung dalam MPP untuk menyediakan berbagai kebutuhan pelayanan dalam satu lokasi. Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat mengurus sejumlah keperluan administrasi tanpa harus berpindah-pindah tempat ke berbagai kantor layanan.

Selain layanan tatap muka, akses pelayanan juga diperluas melalui 316 titik layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tersebar di Jakarta. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan digital melalui pelayanan.jakarta.go.id dan JAKEVO.

"Kita terus dorong layanan digital. Sehingga masyarakat bisa memilih mau datang langsung atau mengurus secara digital," kata Pramono. Menurutnya, pilihan tersebut penting agar masyarakat dapat menyesuaikan cara mengurus layanan dengan kebutuhan masing-masing.

Kemudahan pelayanan juga berkaitan dengan aktivitas dunia usaha dan investasi di Jakarta. Pramono menyebut pelayanan perizinan yang sederhana dan terintegrasi dapat membantu menciptakan iklim usaha yang memberikan kepastian bagi investor.

Pada semester I 2026, realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp173,6 triliun. Angka tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp67,1 triliun, yang menempatkan Jakarta di posisi teratas secara nasional.

Meski demikian, Pramono menilai keberhasilan investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya nilai yang masuk ke Jakarta. Investasi juga perlu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan pergerakan aktivitas ekonomi.

Dalam peninjauan tersebut, Pramono turut meminta agar sejumlah layanan di MPP terus disempurnakan. Salah satunya adalah layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diharapkan dapat dikembangkan hingga proses pencetakan dokumen selesai di lokasi pelayanan.

Hal serupa juga diharapkan dapat diterapkan dalam layanan paspor sehingga masyarakat tidak perlu melalui tahapan yang terlalu panjang atau berpindah lokasi untuk menyelesaikan proses administrasi. Penyempurnaan tersebut menjadi bagian dari upaya membuat pelayanan publik lebih praktis dari awal hingga selesai.

"Kita akan terus memperkuat pelayanan dari hulu sampai hilir, termasuk digitalisasi, pelayanan jemput bola, pendampingan investor, sampai Jakarta Investment Centre," tuturnya. Ia menegaskan pemerintah perlu memberikan kemudahan, kepastian, dan memastikan layanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pramono juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses penerbitan perizinan melalui Online Single Submission (OSS). Koordinasi tersebut diperlukan agar proses persetujuan perizinan tetap selaras dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Penguatan layanan tatap muka dan digital menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta membangun sistem pelayanan yang lebih terintegrasi. Dengan semakin banyaknya pilihan akses, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh layanan secara lebih cepat tanpa mengurangi kepastian dalam proses administrasi.