Dinsos Mataram Hentikan Dapur Umum di Pengungsian Nelayan 

MATARAM – Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai hari ini menghentikan operasional dapur umum lapangan dari pengungsian nelayan Pondok Perasi Ampenan, setelah mereka direlokasi ke hunian sementara (huntara) nelayan di Bintaro.

"Semua personel, peralatan serta aktivitas dapur umum di lokasi pengungsian nelayan Pondok Perasi hari ini kami hentikan," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Mataram, Rabu (02/7).

Penarikan personel dan peralatan dapur umum lapangan milik Dinsos Kota Mataram dari lokasi pengungsian disaksikan oleh Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, yang melihat proses relokasi nelayan dari tenda pengungsian ke huntara yang sudah disiapkan pemerintah setempat.

Menurutnya, dapur umum lapangan tersebut sudah beroperasi hampir dua bulan melayani sebanyak 18 kepala keluarga (KK) atau sekitar 54 jiwa, untuk makan siang dan makan malam.

Sebanyak 18 KK itu merupakan warga Pondok Perasi yang terdampak eksekusi lahan, karena menempati lahan milik orang lain yang sah secara hukum dan sejak eksekusi lahan, Dinsos langsung membangun dapur umum untuk memenuhi kebutuhan mereka.

"Untuk kebutuhan makan dan minum selama di pengungsian, kami menggunakan stok permakanan yang ada di kami," katanya.

Setelah dapur umum ditarik dan nelayan sudah menempati huntara, lanjut Samsul, sebanyak 18 KK diberikan paket bantuan sembako untuk membantu kebutuhan nelayan dalam beberapa hari ke depan.

Paket bantuan yang diberikan, antara lain berupa beras, mi instan, telur, susu, makanan siap saji, dan masing-masing satu dus air mineral.

"Bantuan yang diberikan itu merupakan bantuan terakhir untuk para pengungsi. Tapi ,kalau ke depan kondisi nelayan masih membutuhkan, kami bisa kaji untuk diberikan lagi," katanya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram membongkar dua unit tenda darurat pengungsian nelayan Pondok Perasi Ampenan, pada Selasa (1/7-2025).

Sekretaris BPBD Kota Mataram Ahmad Muzaki mengatakan dua tenda darurat yang dibangun BPBD untuk warga Pondok Perasi tersebut sudah berlangsung hampir dua bulan dan saat berada di tenda, nelayan mendapatkan fasilitas selimut, alat tidur, bahkan kasur lipat dari Dinas Sosial Kota Mataram.

"Selain itu ada air bersih dan fasilitas toilet portabel, sehingga ketika berada di lokasi pengungsian, nelayan sudah mendapatkan fasilitas layak," katanya.

Sebanyak 20 unit huntara yang dibangun Pemerintah Kota Mataram sudah rampung, dan 18 KK sudah direlokasi ke huntara.

Huntara yang disiapkan Pemerintah Kota Mataram juga representatif, karena selain disiapkan fasilitas air bersih, juga ada 6 bilik fasilitas mandi cuci kakus (MCK).

Selain itu, dari 20 unit yang dibangun, tiga unit digunakan sebagai mushalla, gudang dan ruang bermain anak.

"Harapan kami, nelayan bisa menempati huntara yang disiapkan pemerintah kota," katanya.