Pemerintah Akan Renovasi Dua Juta Rumah hingga Desember 2025, Per Rumah Rp21,8 Juta
📅 Senin, 23 Jun 2025, 13:20 WIB | Oleh: Sriyono
Doc: antara foto
JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana melakukan renovasi dua juta rumah di daerah-daerah hingga Desember 2025 dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 43,6 triliun rupiah.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam diskusi yang diselenggarakan Bank Dunia di Jakarta, Senin (23/6), menyampaikan pihaknya berkomitmen melanjutkan program bantuan stimulan program swadaya (BSPS) yang sebelumnya hanya bisa melakukan renovasi sebanyak 140 ribu unit per tahun.
Namun, dalam masa pemerintahan saat ini, target untuk melakukan renovasi rumah di daerah meningkat menjadi dua juta unit per tahun.
“Meskipun masa efektif pemerintah tinggal sekitar enam bulan sampai Desember 2025, Presiden tetap menegaskan bahwa harus merenovasi dua juta rumah,” katanya.
Disampaikan dia, anggaran yang digelontorkan dari APBN tersebut akan dibagi ke setiap rumah dengan nilai subsidi perbaikan hunian sebesar Rp21,8 juta per rumah.
Saat ini, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan kementerian/lembaga teknis lainnya supaya target yang diberikan Presiden bisa terpenuhi, seperti penguatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial, TNI, dan Polri.
"Karena meng-absorb renovasi dari 140 ribu kapasitas selama ini menjadi dua juta unit, itu butuh effort yang sangat besar sekali, dan itu juga metode perencanaan dan pertanggungjawaban yang sangat serius," katanya.
Sebelumnya, Fahri mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.
"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," katanya dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).
Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar, jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.
"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," ucapnya.
Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!