LPSK Sebut RUU KUHAP Perlu Atur soal Pernyataan Dampak Kejahatan yang Dialami Korban
📅 Selasa, 17 Jun 2025, 13:02 WIB | Oleh: Sriyono
Doc: antara foto
JAKARTA - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP perlu mengatur tentang hukum acara penyampaian pernyataan atas dampak kejahatan yang dialami oleh korban (victim impact statement/VIS).
“Victim impact statement, yakni hukum acara penyampaian pernyataan atas dampak kejahatan yang dialami oleh korban," kata Achmadi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama LPSK dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/6).
Dia menjelaskan bahwa pernyataan dampak kejahatan yang dialami oleh korban merupakan salah satu hak korban untuk berpartisipasi dalam proses persidangan, serta merupakan salah satu bentuk pelindungan dan pemenuhan hak mendasar korban kejahatan yang diberikan dalam sistem peradilan pidana.
“Rekomendasi kami bahwa RKUHAP hendaknya mengakomodasi hak korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses peradilan melalui pernyataan dampak kejahatan sebagai bentuk partisipasinya,” ujarnya.
Menurut dia, ada tiga bagian pokok pernyataan dampak kejahatan yang dialami oleh korban perlu diatur dalam RUU KUHAP, yakni deskripsi kondisi fisik yang diakibatkan oleh kejahatan; kondisi psikologis/emosional yang diakibatkan oleh kejahatan, dan kondisi kerugian finansial yang diakibatkan oleh kejahatan.
Untuk itu, dia meminta agar ada satu bab tersendiri yaitu BAB tentang Penyampaian Dampak Kejahatan yang Dialami Korban, yang disisipkan di antara BAB XIII dan BAB XIV RUU KUHAP. “Atau dalam pasal-pasal lain yang intinya perlu mengatur tentang tersebut,” katanya.
Dia lantas memaparkan rumusan terkait pernyataan dampak kejahatan yang dialami oleh korban ke dalam empat ayat dalam Pasal 180A RUU KUHAP.
Pertama, kata dia, dampak kejahatan yang dialami oleh korban dibuat dalam bentuk surat pernyataan tertulis dan disampaikan di hadapan persidangan sebelum pembacaan putusan. “Kemudian pernyataan itu memuat penderitaan korban sebagai akibat peristiwa tindak pidana,” ucapnya.
Selanjutnya, penderitaan korban memuat paling sedikit kondisi fisik, psikologis, kerugian ekonomi, dan kondisi lainnya yang diakibatkan dari tindak pidana.
Berikutnya, penyampaian dampak kejahatan yang dialami korban dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan korban beritikad baik.
"Itu adalah pokok-pokok terkait dengan pentingnya bagaimana pengaturan dampak kejahatan yang dialami oleh korban," kata dia.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!