Jemaah Masih Hadapi Berbagai Persoalan

Sejak kedatangan hingga mendekati puncak haji, jemaah haji Indonesia masih menghadapi beragam persoalan seperti distribusi kartu Nusuk dan kesenjangan informasi.

JAKARTA - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti persoalan keterlambatan distribusi kartu haji (Kartu Nusuk) menjelang puncak ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Dari sejak kedatangan, jemaah sudah menghadapi berbagai persoalan. Bahkan hingga saat ini masih banyak yang belum menerima Kartu Nusuk, padahal puncak haji semakin dekat dan masih ada sejumlah masalah yang belum selesai,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (4/6).

Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan langsung ke pemondokan jamaah haji Indonesia di Sektor 7, Makkah, Arab Saudi, Selasa (3/6), untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi para jemaah.

Dia menyebut keluhan yang masih menjadi perhatian serius lainnya ialah persoalan koordinasi antar penanggung jawab di lapangan.

Menurut dia, terdapat kesenjangan informasi antara pengambil kebijakan di tingkat pusat dengan pelaksana teknis di lapangan, seperti kepala daerah kerja (daker), kepala sektor, hingga ketua kloter.

“Ada missed koordinasi antara keputusan tingkat pusat dan pelaksana di lapangan. Bahkan informasi penting belum sepenuhnya terdistribusi ke para kepala sektor dan ketua kloter,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

Dia lantas menyoroti peran perusahaan penyedia layanan hotel (syarikah) yang menjadi penanggung jawab pemondokan jemaah. Menurut dia, pengawasan terhadap kinerja syarikah perlu ditingkatkan dan seluruh keluhan jemaah harus segera ditindaklanjuti.

“Saya tidak ingin keluhan jemaah hanya dicatat. Saya minta semua ditindaklanjuti. Kalau kepala sektor tidak bisa, harus diteruskan ke kepala daker. Kalau daker tak mampu, harus bicara ke direktur haji luar negeri,” jelasnya.

Dia lantas berkata, “Kalau semua tidak mampu menyelesaikan, lalu untuk apa mereka berada di PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji)?”

Transisi Sistem

Dia pun menyampaikan kunjungan itu menjadi bagian dari komitmen DPR RI untuk mengawal kualitas pelayanan haji tahun ini, terlebih di tengah proses transisi sistem pelayanan haji yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan para Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk meningkatkan kesiapan dan kewaspadaan serta memberikan layanan terbaik kepada jemaah haji menjelang puncak ibadah haji 1446 H/2025 M yang akan berlangsung di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Pelaksanaan haji sejauh ini sudah cukup baik, jadi harus terus dipertahankan saat puncak haji. Pastikan jemaah mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Bagi lansia, perlakuan khusus harus diperhatikan,” kata Puan Maharani di Jakarta, Rabu.

Adapun puncak ibadah haji tahun ini dimulai pada 9 Zulhijah atau 5 Juni 2025. Pada momentum ini paling sakral dalam rangkaian ibadah haji berlangsung, dimulai dengan wukuf di Arafah, dilanjutkan mabit di Muzdalifah, dan bermalam di Mina untuk kemudian melontar jumrah.

Puan berharap semua hal yang diperlukan selama puncak haji sudah dipersiapkan secara maksimal, termasuk tenda mabit.

Agar pelaksanaan haji tahun ini sempurna dan tanpa permasalahan, Puan pun menekankan beberapa hal penting. Mulai dari, mitigasi kesehatan jemaah yang harus menjadi prioritas utama, adaptasi atas sistem baru multisyarikah dan adanya evaluasi untuk perbaikan ke depan.

Puan meminta seluruh petugas haji, khususnya tim kesehatan untuk segera memetakan jemaah yang rentan, termasuk lansia, jemaah dengan komorbid, dan mereka yang mengalami penurunan kebugaran. Ant/S-2