Ekonomi Lesu, PHK Meluas, Deflasi Melanda: Seruan untuk Kebijakan Nyata Semakin Kuat

JAKARTA - Perekonomian Indonesia memasuki periode sulit pada awal tahun 2025, ditandai dengan melambatnya pertumbuhan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta munculnya deflasi yang menandakan tekanan berat pada daya beli masyarakat. Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah segera beralih dari retorika menenangkan ke kebijakan ekonomi riil yang konkret dan terukur.

Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menegaskan bahwa tanda-tanda kelelahan ekonomi sudah terlihat jelas sejak awal tahun. Daya beli yang menurun, peningkatan PHK, dan permintaan yang melesu menjadi sinyal utama bahwa roda ekonomi nasional sedang mengalami perlambatan yang nyata.

“Pemerintah harus berhenti bersikukuh bahwa perekonomian berjalan baik-baik saja. Optimisme itu penting, tetapi harus didasarkan pada kenyataan dan diimbangi dengan tindakan kebijakan yang serius,” ujar Telisa.

Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,87 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan 5,04 persen pada kuartal keempat 2024 dan 5,02 persen pada kuartal pertama tahun lalu. Penurunan ini dibarengi dengan gelombang PHK yang signifikan, khususnya di sektor tekstil dan e-commerce.

Salah satu kasus yang menimbulkan keprihatinan publik adalah kebangkrutan perusahaan tekstil besar, Sritex, yang menyebabkan lebih dari 10.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan dampak nyata dari pelemahan ekonomi terhadap dunia usaha dan tenaga kerja.

Indonesia juga mengalami deflasi sebesar 0,37 persen pada Mei 2025, memperkuat indikasi bahwa konsumsi rumah tangga tengah melemah.

“Deflasi dalam kondisi seperti ini merupakan tanda bahaya. Deflasi menegaskan bahwa daya beli sedang tertekan, dan ini terjadi saat PHK massal masih berlangsung,” jelas Telisa. “Tanpa langkah kebijakan yang cepat dan berarti, kondisi ini bisa semakin memburuk.”

Dalam upaya menahan perlambatan, pemerintah telah meluncurkan lima program stimulus yang berlaku selama Juni hingga Juli 2025. Program tersebut mencakup diskon tarif transportasi dan jalan tol, bantuan pangan, subsidi upah, serta pemotongan premi asuransi kecelakaan kerja. Target utama dari stimulus ini adalah untuk mendongkrak konsumsi masyarakat selama musim liburan sekolah.

Meski demikian, Telisa menilai bahwa paket stimulus yang ada masih belum cukup untuk membalikkan tren pelemahan ekonomi.

“Kita perlu lebih banyak program padat karya yang dibiayai oleh APBN yang dapat menyerap tenaga kerja dengan cepat. Belanja publik juga harus memprioritaskan industri dalam negeri dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” tegasnya.

Selain kebijakan fiskal, ia juga mendorong adanya intervensi moneter yang lebih agresif, khususnya melalui penurunan suku bunga pinjaman. Menurutnya, sektor perbankan harus lebih aktif menyalurkan kredit dengan bunga rendah agar dunia usaha dapat kembali tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.

“Stimulus moneter terutama dalam bentuk penurunan suku bunga pinjaman sangat penting. Bank harus menyampaikan kebijakan ini secara lebih efektif agar kredit bisnis dapat tumbuh,” tambah Telisa. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan optimisme dengan kebijakan yang konkret, agar gejolak ekonomi ini tidak berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas.