Waktu Tempuh Terlalu Lama, DPR Dorong Perluas Peran Swasta di Raja Ampat

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur di Papua Barat Daya, khususnya di wilayah destinasi pariwisata unggulan seperti Raja Ampat. Hal ini disampaikan usai kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong pekan lalu.

Dalam kunjungan tersebut, Evita menyampaikan apresiasi atas paparan dari Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat yang dinilainya sangat komprehensif. Namun, ia menekankan bahwa berbagai kendala di lapangan, terutama dari sisi pendanaan, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

“Pak Gubernur dan Pak Bupati sudah memberikan gambaran perkembangan yang ada. Tapi yang menjadi perhatian kami adalah permasalahan lapangan, khususnya dari aspek anggaran. Kita tahu anggarannya sangat kecil, sementara wilayah dan kebutuhannya sangat besar,” kata Evita dikutip dari laman resmi DPR RI.

Evita mengusulkan agar pemerintah membuka peluang investasi yang lebih luas kepada pihak swasta guna mempercepat pembangunan, terutama infrastruktur pendukung pariwisata. “Kalau memang anggaran pemerintah terbatas, ya buka saja kesempatan seluas-luasnya kepada swasta,” tegasnya.

Ia menyoroti lamanya waktu tempuh untuk mengunjungi berbagai pulau di Raja Ampat sebagai salah satu hambatan pengembangan sektor pariwisata. Menurutnya, wisatawan tidak selalu memiliki waktu yang panjang, padahal mereka ingin menikmati kekayaan alam dan budaya setempat dalam waktu singkat.

“Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan adalah penggunaan seaplane atau helikopter. Kalau tidak ada anggaran pemerintah, ya swastanisasi. Buka peluang investasi kepada swasta,” ujarnya.

Evita juga mengingatkan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan pariwisata di daerah mereka sendiri. Ia mengungkapkan keprihatinan atas pernyataan Bupati yang menyebut daerahnya belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengelolaan potensi wisata yang ada.

“Kita miris mendengarnya, jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton. Kita juga membawa Kementerian Pariwisata, Kementerian Perindustrian, dan UMKM dalam kunjungan ini agar mereka mendengar langsung suara daerah,” ujar Evita.

Dengan dukungan kebijakan yang inklusif dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, Evita berharap pengembangan pariwisata di Raja Ampat dan Papua Barat Daya dapat dilakukan secara lebih merata, berkelanjutan, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat setempat.