Filipina Desak Asean Percepat Kode Etik Laut Tiongkok Selatan

Istanbul - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Senin (26/5), mendesak para pemimpin negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) untuk mempercepat implementasi “kode etik” (code of conduct) di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Desakan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dan manuver maritim di kawasan yang disengketakan tersebut.

“Kami menekankan kebutuhan mendesak untuk mempercepat adopsi kode etik yang mengikat secara hukum di Laut Tiongkok Selatan. Ini penting untuk menjaga hak-hak maritim, mempromosikan stabilitas, dan mencegah kesalahan perhitungan di laut,” kata Marcos dalam KTT Asean ke-46 yang diselenggarakan di Malaysia.

Sepertidikutip dari Antara, kode etik tersebut, yang telah dinegosiasikan antara Asean dan Tiongkok sejak tahun 2002, bertujuan meredakan ketegangan di wilayah LTS yang disengketakan dengan menetapkan pedoman perilaku maritim dan mekanisme untuk mengelola krisis.

Pemerintah Filipina menekankan bahwa proses negosiasi dengan Tiongkok terkait kode etik harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan kepentingan kolektif negara-negara Asean. Filipina juga menyerukan agar Asean bersatu dalam menyuarakan kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Negosiasi telah terhenti berulang kali selama bertahun-tahun akibat ketegangan yang terus berlangsung terkait sengketa wilayah dan konflik kepentingan nasional.

Kebebasan Navigasi

Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo, menegaskan bahwa situasi di LTS memerlukan pendekatan yang tegas dan terkoordinasi. Ia menyatakan bahwa kode etik yang efektif dan mengikat secara hukum sangat penting untuk menjaga stabilitas, mencegah konflik, dan menjamin kebebasan navigasi di wilayah strategis itu.

“Sudah saatnya Asean mempercepat proses ini. Kita tidak bisa terus membiarkan situasi di Laut Tiongkok Selatan memburuk tanpa kejelasan aturan main yang disepakati bersama,” kata Manalo dalam pertemuan tingkat tinggi Asean, di Malaysia, Senin.

Filipina menekankan bahwa proses negosiasi dengan Tiongkok terkait kode etik harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan kepentingan kolektif negara-negara Asean. Pemerintah Filipina juga menyerukan agar Asean bersatu dalam menyuarakan kepatuhan terhadap Konvensi UNCLOS 1982.

Desakan ini muncul setelah sejumlah insiden yang melibatkan kapal penjaga pantai dan militer Tiongkok dengan kapal Filipina di wilayah sengketa. LTS telah lama menjadi sumber ketegangan geopolitik, mengingat kawasan tersebut menjadi jalur pelayaran utama dunia serta kaya akan sumber daya alam.

Pada 2016, pengadilan arbitrase internasional di Den Haag, Belanda, memihak Filipina dalam sengketa maritim melawan Tiongkok, secara khusus mengenai LTS, pengadilan menyimpulkan klaim Tiongkok tidak memiliki dasar dalam hukum internasional. Tiongkok menolak keputusan pengadilan tersebut.