Ketahanan Sosial Bergantung pada Kualitas Keluarga

JAKARTA – Kualitas keluarga yang baik menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat yang sejahtera. “Kualitas keluarga juga menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa. Ini antara lain dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta, Iin Mutmainnah, Rabu.

Iin yang menghadiri kegiatan Advokasi Lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga bertema “Satu Keluarga, Dua Kesehatan: Fisik Kuat, Mental Hebat,” menegaskan akan selalu mendorong keluarga Jakarta agar berdaya, sehat, dan harmonis. Keluarga Jakarta juga harus mampu menjadi benteng pertama dalam membangun karakter bangsa.

Upaya mendorong terwujudnya keluarga yang berkualitas dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya, lewat program edukatif, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Harapannya, rakyat dapat memahami pentingnya perencanaan keluarga. Juga komunikasi yang sehat dalam rumah tangga, serta pola asuh yang positif.

Iin menyatakan keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Juga sebagai pusat kegiatan yang sangat penting. Berbagai aspek kehidupan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu terjadi di dalam keluarga.

“Maka, dalam pembangunan manusia, pendekatan keluarga, kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan anak menjadi bagian integral. Semua itu tidak dapat dipisahkan,” tutur Iin. Lebih jauh Iin mengingatkan, perubahan zaman menuntut keluarga terus berinovasi dengan dinamika persoalan yang lebih kompleks saat ini.

Keluarga-keluarga saat ini pun menghadapi tantangan terbesar dari disrupsi digital, peningkatan perceraian, stunting, dan kasus kekerasan. “Untuk itu, kita perlu pendekatan yang tidak hanya teoritis, tetapi juga praktis dan kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujar Iin.

Dia meneruskan, sinergi lintas sektor baik instansi pemerintah, ormas, dunia usaha, akademisi, maupun media massa sangat penting. Ini terutama dalam mewujudkan keluarga berkualitas.

Perda KIP

Sementara itu, Jakarta juga diusulkan memiliki Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk memastikan implementasi keterbukaan informasi berjalan efektif di lapangan. Usul ini dikemukakan Dosen Universitas Jayabaya, Iran Sahril Siregar.

“Kita harus mendorong pembentukan Perda KIP. Di Jakarta belum ada perdanya. Padahal ini sangat penting untuk implementasi teknis dan penegakan hak-hak publik secara lebih konkret,” ujar dosen pascasarjana Universitas Jayabaya tersebut.

Dia mengingatkan, hak atas informasi bukan sekadar hak administratif, melainkan bentuk kedaulatan warga negara. Informasi publik bukan milik negara, tapi milik rakyat. Maka, keterbukaan adalah keharusan.