Akademisi Kritik Kebijakan Militerisasi Peserta Didik

JAKARTA - Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Radius Setiyawan, mengkritik kebijakan militerisasi peserta didik oleh sejumlah kepala daerah. Menurut Dosen Kajian Budaya dan Media itu, langkah tersebut tidak sejalan dengan paradigma pendidikan dan justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan anak.

"Mengirim anak-anak nakal ke barak militer bukan solusi yang tepat. Terdapat tiga alasan utama mengapa kebijakan ini problematik dari sudut pandang pendidikan," ujar Radius, dikutip dari laman resmi UM Surabaya, Sabtu (10/5).

Dia menjelaskan, barak militer tujuannya jelas sangat berbeda dengan lembaga pendidikan anak. Menurutnya, tentara dilatih untuk memiliki fisik dan mental yang kuat melalui metode disiplin keras, termasuk bentakan dan hukuman fisik.

Kedua, lanjut Radius, jika sekolah dianggap belum mampu menghasilkan siswa yang berkarakter baik, maka langkah yang lebih tepat adalah memperbaiki kualitas sekolah tersebut. Menurutnya, menyerahkan anak-anak kepada lembaga militer memiliki tujuan berbeda jauh dari sekolah.

"Secara paradigmatik, logika kebijakan ini bermasalah. Pendidikan anak tidak seharusnya disamakan dengan pendidikan militer," jelasnya.

Dia menekankan, definisi "anak nakal" harus dipahami secara lebih komprehensif. Anak nakal bukan berarti tidak cerdas atau tidak punya potensi.

"Kenakalan harus dipandang sebagai gejala dari permasalahan yang lebih mendasar," katanya.

Radius menyebuy, pendekatan pendidikan yang lebih konstruktif dan berbasis psikologi perkembangan anak lebih dibutuhkan. Menurutnya, mesti ada evaluasi terhadap program-program pencegahan kenakalan remaja berbasis pendidikan dan konseling.

"Intervensi pendidikan harus dilakukan secara sistematis, bukan dengan cara-cara instan yang justru dapat memperburuk kondisi anak," ucapnya.

Radius menilai, pengiriman anak ke barak militer tidak akan menyelesaikan akar masalah secara utuh. Menurutnya, pendekatan militeristik berisiko menciptakan trauma bagi anak-anak yang ditempatkan di lingkungan disiplin ketat.

"Mereka tidak sedang berhadapan dengan musuh negara, melainkan anak-anak yang butuh bimbingan dan rehabilitasi psikologis. Pendekatan militeristik bisa menjadi bumerang jika tidak ditangani secara komprehensif," jelasnya.

Sebagai informasi, beberapa pekan terakhir, sejumlah kepala daerah mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait penanganan anak-anak nakal dengan mengirim mereka ke barak militer. Kebijakan tersebut diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Cianjur Mohamad Wahyu Ferdian, Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, dan Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie.