Pemkab Bekasi normalisasi sungai usai penertiban bangunan liar

Kabupaten Bekasi -- Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada tahun ini melakukan kegiatan normalisasi di total 65 titik bantaran sungai setelah selesai penertiban bangunan liar sebagai upaya penanganan bencana kekeringan serta banjir.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan proyek pekerjaan normalisasi sungai tahun ini tersebar di 13 wilayah kecamatan dengan progres pengerjaan bervariasi.

"Hingga Mei 2025, progres normalisasi telah mencapai 40 persen, beberapa lokasi telah rampung dikerjakan," katanya di Kabupaten Bekasi, Jumat.

Ia mengatakan koordinasi secara intensif terus dilakukan bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi terkait kegiatan penertiban bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran sungai guna optimalisasi pekerjaan normalisasi.

"Kami tidak dapat melakukan normalisasi jika masih ada bangunan liar di sisi tanggul. Saat ini ada kegiatan yang sudah selesai, sedang berlangsung, ada pula yang masih menunggu proses oleh Satpol PP sesuai standar operasional prosedur yang berlaku," katanya.

Pihaknya pada tahun ini mengagendakan 120 kegiatan infrastruktur mencakup pembangunan turap, pelebaran jalan dan drainase, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi.

"Dari jumlah tersebut, 65 di antaranya merupakan kegiatan normalisasi sungai. Kegiatan ini kami laksanakan bersama Satpol PP karena urusan penertiban bangunan liar bukan kewenangan kami," ucapnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi Agung Mulya mengaku kegiatan normalisasi sungai diprioritaskan di wilayah utara Kabupaten Bekasi yang menjadi daerah hilir sekaligus kawasan pertanian.

"Berdasarkan pengalaman banjir awal tahun ini, normalisasi terbukti mengurangi wilayah rawan banjir. Fokus kami tahun ini adalah wilayah utara seperti Pebayuran, Tambun Utara dan Babelan," katanya.

Sementara untuk wilayah selatan Kabupaten Bekasi, kata dia, kegiatan difokuskan pada pembangunan turap, saluran drainase dan kolam retensi untuk mengendalikan volume air saat musim hujan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Satpol PP sejak tahun lalu untuk mendata bangunan liar di bantaran sungai yang akan dinormalisasi. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat," katanya.

Agung menyebut salah satu lokasi yang telah ditertibkan adalah bantaran Kali Baru di Kecamatan Tambun Selatan sejauh hampir tujuh kilometer. Saat ini kawasan tersebut tengah dalam proses normalisasi dan penataan kembali.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi agar area yang sudah dibongkar bisa segera ditata. Penataan daerah aliran sungai harus direncanakan dengan baik agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat," kata dia.