Pakar: MBG Jangan Dihilangkan

Walau banyak kasus keracunan dilaporkan, pakar epidemiologi menyerukan agar program MBG jangan dihilangkan, tapi harus terus diperkuat.

JAKARTA - Kasus keracunan usai menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di banyak daerah. Pakar Epidemiologi dari Universitas Griffith, Dicky Budiman, menilai, meski banyak kasus terjadi, program MBG jangan dihilangkan tapi harus terus diperkuat.

“Penting untuk memastikan bahwa program yang bagus ini tidak dikesampingkan hanya karena ada temuan-temuan, tetapi justru agar bisa diperbaiki,” ujar Dicky, kepada Koran Jakarta, Rabu (7/5).

Dia menjelaskan, penguatan pertama adalah pembenahan program agar memprioritaskan daerah-daerah yang membutuhkan atau kelompok-kelompok rentan dan prioritas. Penguatan selanjutnya yaitu pendanaan dan sumber daya manusia yang berperan penting dalam menjaga kualitas menu.

Dicky mengingatkan, jangan sampai program MBG meniadakan program penting lain yang sudah berjalan. Menurutnya, program MBG merupakan program yang baik, bahkan berdasarkan sains, hanya saja perlu ada koordinasi dan integrasi antar program.

“Saya ingin menyampaikan bahwa makan bergizi gratis ini adalah program bagus, berbasis sains juga. Namun tentu dalam pelaksanaannya, kita harus sesuaikan dengan kemampuan dan juga kondisi yang ada,” tutu dia.

Terkait kasus keracunan menu MBG, Dicky menilai perlu ada penerapan prinsip dan standar Good Manufacturing Practice (GMP) juga Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Prinsip dan standar ini penting untuk dilaksanakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disertai pengawasan Badan POM dan dinas kesehatan.

“Ini berlaku bukan hanya di program MBG, sebenarnya secara keseluruhan dalam konteks keamanan pangan,” ungkap Dicky.

Dia pun menekankan, legalitas dan higienitas penyedia makanan harus dipastikan untuk mencegah keracunan terjadi. Menurut Dicky, audit rutin atau inspeksi acak terhadap seluruh rantai penyedia makanan juga harus dilakukan dan dilaporkan kepada publik.

“Kemudian, perlu ada early warning system yang bisa melaporkan secara cepat dari sekolah-sekolah dan komunitas untuk mendeteksi keluhan dini terhadap makanan,” papar dia.

Sedangkan menurut pakar gizi Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo, Program MBG berpeluang mengatasi stunting jika pelaksanaannya didesentralisasi dengan melibatkan ahli gizi dalam setiap tahapan.

“Jangan menggunakan orang yang bukan ahli gizi, karena mereka tidak tahu bagaimana menyusun menu dari bahan mentah sampai ke mulut konsumen,” ujar Toto.

Dengan pendekatan desentralisasi hingga ke tingkat desa, Toto meyakini bahwa pengawasan dan pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu bakal lebih optimal.

Perlu Evaluasi

Sementara itu anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial, Muazzim Akbar, menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih jauh dari harapan dan berpotensi menjadi persoalan serius jika tidak segera dievaluasi.

“Mewujudkan gizi nasional yang merata dan berkualitas membutuhkan peran semua pihak, baik formal, informal, maupun masyarakat secara langsung,” kata Muazzim beberapa waktu lalu.

Selain kualitas makanan, Muazzim juga menyoroti realisasi anggaran program yang masih sangat rendah yaitu dari total anggaran sebesar 71 triliun rupiah, dengan serapan anggaran baru mencapai sekitar 3 persen.

“Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan ada masalah dalam pelaksanaan program. Maka harus ada evaluasi menyeluruh, termasuk peningkatan pengawasan terhadap kualitas MBG,” kata Muazzim. ruf/I-1